Tiada Lagi Berita dari Asia Afrika

http://indoprogress.com/2015/04/tiada-lagi-berita-dari-asia-afrika/

JALAN-JALAN di kota Bandung kembali diatur ulang. Jalan-jalan yang kembali dipenuhi oleh mobil-mobil yang membawa para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika – dua kawasan di mana orang-orang kulit berwarna tinggal. Sejenak kita takjub melihat keramaian tersebut, sampai kemudian kita sadar, ‘oh ada Konferensi Asia Afrika (KAA) rupanya.’

Mungkin seperti itulah reaksi kebanyakan orang tatkala melihat konvoi mobil para petinggi negara beserta pengawal-pengawalnya. Setelah itu, kebanyakan dari kita kembali melanjutkan aktivitas seperti semula. Sehingga, saya jadi bertanya-tanya: masih relevankah KAA?

Mungkin bagi sebagian orang, termasuk Presiden Jokowi, yang membuka KAA dengan pidato yang penuh kritik atas tatanan ekonomi-politik global saat ini – sebuah pidato yang membuat saya garuk-garuk kepala membayangkan apakah dia akan seberani ini mengkritik para oligark, komprador, dan penjahat kemanusiaan di negerinya sendiri – KAA adalah momen politik internasional yang sangat penting. Setidaknya KAA membuat Indonesia tetap ‘muncul’ di kancah pergaulan antar bangsa dan karenanya membantu upaya-upaya diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Soal solidaritas dengan sesama bangsa Selatan itu urusan nanti. Pandangan yang lebih sinis, yang juga saya amini, menyatakan bahwa sekarang KAA tak ubahnya seremoni belaka yang menjadi ajang arisan banyak pemimpin dengan reputasi buruk – koruptor, pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan penghisap rakyat kecil.

Agar tidak terlampau sinis dan nyinyir, mungkin ada baiknya kita kembali menengok ke masa lalu

Kita tahu bahwa ide tentang KAA dicetuskan oleh sejumlah pemimpin negara-negara Asia yang baru saja merdeka, di mana Indonesia tergabung sebagai salah satu pencetusnya. Namun, ada cerita yang jauh lebih menarik dan kompleks daripada itu. Kita perlu beranjak dari narasi simplistis tentang KAA yang cenderung berpusat dari pengalaman para presiden dan perdana menteri, orang-orang besar, the great men.

Ada satu pesan yang menyatukan bangsa-bangsa kulit berwarna ini: anti-(neo)kolonialisme dan imperialisme, alias anti-nekolim, meminjam istilah Bung Karno. Pesan ini mewujud pada suatu aspirasi universal: pembebasan nasional. Tentu saja sejarah dan pengalaman kolonial tiap-tiap masyarakat berbeda satu sama lain. Menyamaratakan pengalaman tersebut berarti sama saja melihat sejarah kolonialisme secara esensialis dan menegasikan agensi dari bangsa-bangsa yang dijajah, sebagaimana yang dilakukan oleh para kolonialis jaman dulu. Tetapi terlepas dari berbagai perbedaannya, ada banyak irisan kesamaan pengalaman yang kemudian menyatukan nasib bangsa-bangsa berwarna ini.

Sesungguhnya sejarah kolonialisme dan imperialisme belum begitu jauh jaraknya dari kita, paling-paling hanya sekitar ratusan tahun. Kita tahu, dua proyek ekonomi-politik dan kebudayaan tersebut membuat benua-benua berwarna – Asia, Afrika, dan Amerika Latin – seakan-akan tidak memiliki sejarah sebelum bangsa-bangsa Barat ‘menemukan’ mereka. Kita seakan-akan menjadi, meminjam istilah antropolog Eric Wolf, ‘orang-orang tanpa sejarah’ (people without history). Padahal sejarah menunjukkan bahwa – tanpa harus terjebak dalam glorifikasi dan romantifikasi masa lalu – jauh sebelum kolonialisme, bangsa-bangsa kulit berwarna telah mencoba meniti jalur modernitas alternatif. Di Jepang, Daikichi Irokawa dalam The Culture of Meiji mencatat bahwa di masa pergolakan selama Restorasi Meiji, sejumlah elemen dari kaum tani mencoba merumuskan konstitusi alternatif sebagai tandingan terhadap konstitusi yang dirumuskan oleh elit restorasionis. Di Asia Tenggara, sejumlah sejarawan terkemuka seperti Anthony Reid dan Geoff Wade telah menulis mengenai ‘zaman perdagangan’ (the age of commerce) di mana orang-orang dengan berbagai latar belakang etnisitas yang berbeda – Asia Tenggara, Arab, India, dan Cina – berinteraksi satu sama lain dalam jalur perdagangan Asia yang berkembang pesat pada saat itu. Hingga kemudian para kolonialis datang. Tentu saja kolonialisme tidak serta merta datang dan kemudian menaklukkan serta menindas subjek kolonialnya. Kenyataannya jauh lebih rumit daripada itu. Tetapi seringkali proyek kolonialisme berhasil karena ia difasilitasi oleh elit atau komprador lokal yang memungkinkan cengkeraman kolonial yang lebih mendalam di suatu masyarakat.

Persis di titik inilah, kita kemudian sadar, bahwa proyek dekolonisasi tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada lapisan-lapisan masyarakat, ada kelas-kelas yang diuntungkan dari keberlangsungan tatanan masyarakat kolonial. Tak heran apabila Frantz Fanon dalam traktatnya yang terkenal itu, The Wretched of the Earth, dari jauh-jauh hari telah mengingatkan mengenai peranan kelas komprador ekonomi-politik lokal sebagai pelanggeng proyek nekolim dalam berbagai bentuknya, baik yang vulgar dan jelas terlihat maupun dalam wujudnya yang lebih halus dan sublim.

Tantangan besar dekolonisasi yang menyeluruh inilah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika, 60 tahun silam. Jangankan untuk mewujudkan proyek politik tersebut, untuk merumuskannya saja tidaklah mudah. Dipesh Chakrabarty, sang pendekar postkolonial itu, dalam salah satu esai terbarunya yang berjudul The Legacies of Bandung: Decolonization and the Politics of Culture menjabarkan sejumlah ketegangan ideologis selama proses persiapan dan penyelenggaraan KAA. Ada negara-negara yang lebih dekat ke Amerika Serikat (AS) dan bergabung dalam pakta pertahanan yang dipimpin Barat, SEATO, seperti Thailand dan Filipina, ada juga negara-negara yang lebih dekat ke Uni Soviet, termasuk China yang baru saja memproklamasikan diri sebagai Republik Rakyat. Ada prasangka-prasangka yang tidak dengan begitu saja mudah untuk hilang, seperti Nehru yang sangsi apakah Indonesia bisa dengan lancar menyelenggarakan KAA dan khawatir dengan ketersediaan kamar mandi yang layak bagi para peserta konferensi hingga Roeslan Abdulgani yang terlampau membesar-besarkan perbedaan antara peradaban Barat dan Timur dalam pidato pembukaannya untuk KAA. Ada kecenderungan paternalistik yang kuat dalam benak para pemimpin negara-negara baru ini dalam gaya kepemimpinan mereka, yang memposisikan diri mereka sebagai “guru” yang harus mendidik rakyat mereka sebagai “murid” yang memiliki aspirasi sebagai orang merdeka namun tidak tahu cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan.

Tetapi, terlepas dari ketegangan tersebut, ada upaya bersama untuk mewujudkan sebuah dunia baru, a brave new world, yang bebas dari ketertindasan, yang memungkinkan pelaksanaan janji-janji universal Abad Pencerahan – Kesetaraan, Kebebasan, dan Keadilan. Apabila seorang postkolonial dengan kecenderungan posmodernis seperti Chakrabarty menekankan pada partikularitas pengalaman kolonial dan upaya dekolonisasi dari bangsa-bangsa kulit berwarna, saya justru melihat universalitas pengalaman upaya anti-nekolim, pembebasan nasional, dan dekolonisasi sebagai benang merah yang menyatukan berbagai bangsa kulit berwarna yang melawan ketertindasannya yang mewujud dalam terobosan politik seperti KAA. Slogan-slogan khas KAA yang menekankan pertentangan antara dunia lama dan baru seperti Old Established Forces dan New Emerging Forces alias OLDEFOS dan NEFOS mungkin telah terdengar begitu usang, bagaikan fosil dari dekade 1960an, tetapi esensinya tetap relevan – interseksionalitas antara ras dan kelas, sejarah sebagai pertarungan antar kelas, dan ketertindasan bukan hanya sebagai fenomena struktural tetapi juga pengalaman bersama yang memungkinkan subyek-subyek kolonial untuk merumuskan kritik dan kekuatan politik atas praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme – dengan kata lainkeniscayaan materialisme historis.

Tapi itu dulu. Sekarang jaman sudah banyak berubah. Beberapa dekade setelah KAA dan upaya diplomatik progresif negara-negara dunia ketiga lainnya seperti Gerakan Non-Blok (GNB) diluncurkan, ajang pertemuan internasional semacam ini perlahan tapi pasti mulai berubah menjadi klub pertemuan diktator opresif yang juga maling kelas satu, mulai dari Suharto hingga Mobutu Sese Seko. Lambat laun, agenda-agenda seperti ini mulai berubah menjadi arisan tahunan para pemimpin negara dunia ketiga, tanpa orientasi ideologis yang jelas.

Tidak hanya itu, kondisi tatanan dunia juga berubah drastis. Uni Soviet tumbang. China tidak lagi identik dengan tentara merah dan Zhou Enlai, melainkan dengan Shenzen, Hong Kong, dan gedung-gedung yang menjulang tinggi di Shanghai dan Beijing sekaligus kesenjangan sosial-ekonomi yang makin tinggi dan kontrol politik yang tak kunjung bergenti. Semenjak dekade 1970an akhir, neoliberalisme menjadi diskursus ekonomi-politik yang begitu hegemonik. ‘Efisiensi’ dan ‘pertumbuhan ekonomi’ alih-alih ‘tatanan ekonomi-politik yang lebih adil’ dan ‘solidaritas’ menjadi kata-kata kunci yang dominan dalam kerangka ideologis dewasa ini. Tetapi persoalan bukan hanya terletak semata-mata pada faktor internasional. Kesalahan dalam kebijakan-kebijakan dalam negeri rejim-rejim berorientasi anti-kolonial dan nasionalis di negara-negara dunia ketiga juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa semangat Afro-Asianisme dan third-worldism kehilangan daya tariknya. Kita bisa saja menyematkan sebagian kesalahan kepada iklim Perang Dingin di waktu itu, tetapi paternalisme yang mengurat mengakar dalam benak sejumlah pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika, menyebabkan pandangan mereka terhadap rakyat mereka sendiri hampir-hampir sebelas dua belas dengan para kolonialis jaman dahulu: rakyat masih ‘belum siap’, kaum pemimpin dan intelektual musti ‘memandu massa’, ruang-ruang demokratik untuk partisipasi massa bisa menyebabkan ‘kekacauan’. Apabila massa rakyat mulai mengambil inisiatif sendiri, siap-siap saja mereka diberi label ‘anarkis,’ ‘avonturir,’ hingga ‘sindikalis,’ tentu dalam konotasinya yang pejoratif, mulai dari Indonesia hingga Vietnam. Alhasil mereka memaksakan suatu mode pembangunan yang berorientasi, meminjam istilah James Scott, ‘modernis tinggi’ – berorientasi top-down, sangat ‘teknokratik’ dan ‘saintistik’ meskipun belum tentu saintifik, dan kadang kala, atau lebih tepatnya sering kali, diimplementasikan dengan cara-cara yang koersif atau bahkan represif. Mulai dari kebijakan rumah susun Lee Kuan Yew hingga penataan desa terpadu (villagization) Julis Nyerere, tidak sedikit ongkos sosial yang ditimbulkan dari kebijakan modernis tinggi seperti ini.

Karenanya, tiada lagi berita dari Asia dan Afrika. Namun, bukan berarti harapan benar-benar tidak ada. China melalui korporasi-korporasi dan investasi luar negerinya boleh saja menjadi salah satu pelaku perampasan tanah (land-grabbing) paling intens di negara-negara berkembang, menyaingi investasi-investasi dari Eropa dan negeri-negeri Barat lainnya, tetapi kaum tani tidak berhenti berlawan – di berbagi tempat, banyak serikat petani dan gerakan sosial berbasis pertanian tumbuh sebagai respon dari upaya pemiskinan seperti itu. Di Amerika Latin, benua di mana politik kerap kali didominasi oleh kepentingan negara-negara utara seperti AS atau oligarki dua atau tiga partai yang hanya merepresentasikan faksi-faksi kelas yang berkuasa, pemerintahan-pemerintahan Kiri dengan orientasi demokrasi radikalnya perlahan-lahan berhasil memecah dominasi oligarki dan melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat pekerja. Pun di Eropa, tanah asal para penjajah dulu, yang menunjukkan lelahnya warga biasa dengan ‘totalitarianisme’ pasar dan ‘kedikdatoran’ Uni Eropa beserta Bank Sentralnya. Yang menyatukan berbagai pengalaman ini, mulai dari pemberontakan Zapatista di Meksiko hingga protes Ibu-ibu Rembang di depan istana adalah satu fakta yang ironis: yang sunguh-sungguh melakukan upaya dekolonisasi bukanlah para pemangku kekuasaan dan pembuat kebijakan di negara-negara dunia ketiga, melainkan jutaan rakyat pekerja yang ‘tak bernama’, the nameless masses, yang percaya dengan ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang paling radikal[1].

Presiden Jokowi bisa saja menyampaikan pidato yang berisi kritik mengenai tatanan ekonomi-politik dunia sekarang, dan kita bisa saja meributkan siapa yang merumuskan pidato tersebut, tetapi klaim-klaim dan keributan tersebut menjadi tidak ada artinya apabila setumpuk urusan publik yang berkaitan erat dengan berbagai bagian kehidupan dari rakyat pekerja, mulai dari persoalan buruh migran dan hukuman mati hingga reformasi kepolisian dan industri yang mengancam kehidupan orang banyak dan merusak lingkungan luput dari perhatiannya dan kita.

Dan apabila benar bahwa hal-hal genting tersebut luput dari perhatian kita, maka berarti benar adanya bahwa tiada lagi berita dari Asia Afrika. Mungkin saya terlampau sinis, dan mudah-mudahan saya salah. Satu-satunya hal yang menyelamatkan saya mungkin adalah ucapan seorang kakek dan veteran perang dari Vietnam, Le Nam Phong, dalam satu artikel terbitan koran Guardian: ‘Tujuan seluruh pertarungan ini adalah untuk membangun sebuah masyarakat sosialis, untuk meraih kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Di hari-hari awal melawan Perancis dan AS, kami sudah membayangkan masyarakat yang ingin kami wujudkan: sebuah masyarakat dimana tidak ada eksploitasi antar sesama manusia, adil, mandiri, dan setara.’

Dibalik KAA, dibalik Sukarno, Sihanouk, dan Ho Chi Minh, atau di dalam konteks sekarang, dibalik Jokowi dan peserta seremoni KAA lainnya, ada jutaan manusia, rakyat pekerja yang tak dikenal, yang tidak hadir dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan konferensi, yang percaya dengan dan berusaha mewujudkan ide-ide tersebut.***

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, AS. Beredar di twitland dengan id @libloc

————-

[1] Tulisan kawan Umar baru-baru ini membahas secara bernas soal sejumlah upaya ‘dari bawah’ ini dihttp://indoprogress.com/2015/04/membangkitkan-kembali-api-bandung-catatan-untuk-kaa-2015/

ISIS: Bayang-bayang Imperialisme di Timur Tengah

http://indoprogress.com/2015/03/isis-bayang-bayang-imperialisme-di-timur-tengah/

Musim Semi Arab telah lama berlalu, berganti menjadi kemarau panjang dengan paceklik. Gelombang revolusi digantikan dengan gelombang kontra-revolusi.

DUNIA dikejutkan dengan ekspansi Khmer Merah versi Islamis: Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok Islamis Sunni bersenjata ini, yang muncul sebagai akibat dari racikan maut antara politik sektarian Nouri al-Maliki, mantan Perdana Menteri Irak yang baru saja lengser itu, gelombang kontra-revolusi terhadap Musim Semi Arab (Arab Spring), dan tentu saja, fase imperial dari ekspansi neoliberalisme yang disokong Barat sekaligus ekspansi Wahhabisme yang disokong Arab Saudi, semakin hari semakin kuat, memantapkan cengkeraman kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan tentu saja, keagamaan, di wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukannya. Lebih gilanya lagi, ideologi ISIS dapat dikatakan sebagai salah satu contoh fundamentalisme keagamaan sayap kanan, dalam hal ini fundamentalisme Islam, dalam bentuknya yang paling fasis dan totaliter. Di daerah-daerah kekuasaan ISIS, semua kelompok minoritas disiksa dan dibantai: orang-orang Syi’ah, Kristen, Yazidi, Kurdi, Druze, Mandean, dan juga kaum perempuan. Bahkan, Muslim Sunni, yang diklaim oleh ISIS sebagai kelompok yang diwakilinya, juga terpaksa bertahan hidup dalam suasana teror dan ketakutan. Dalam hal ini, ISIS tak ubahnya Khmer Merah atau para jagal Rwanda versi Islamis, yang siap memaksakan visi genosidisnya kepada siapapun yang berbeda dengan mereka.

Perumpamaan antara ISIS dengan Khmer Merah, bagi saya, perlu digarisbawahi. Tak ada satupun manusia yang berakal sehat yang akan mendukung barbarisme dan kebiadaban ISIS. Kita perlu mengutuk kejahatan ISIS, tetapi yang lebih penting lagi kita perlu memahami bagaimana kelompok ekstrimis militeris seperti ISIS dapat muncul dan berkembang begitu pesat. Untuk itu, kita perlu memahami pra-kondisi struktural yang memungkinkan kemunculan dan perkembangan ISIS. Kali ini, saya mengajukan satu pembacaan atas fenomena ISIS: sebagaimana Khmer Merah, ISIS bisa muncul dan menggencarkan proyek-proyek ekspansionismenya sebagai akibat dari sektarianisme al-Maliki, warisan tatanan pemerintahan developmentalis-otoritarian di Timur Tengah, dan intervensi ekonomi-politik Barat selama beberapa tahun terakhir.

Kemunculan ISIS

Ada dua penjelasan gampangan terhadap ekspansionisme ISIS: pertama, ISIS merupakan akibat dari merebaknya versi ekstrimis dari Islamisme[1] dan kedua, ISIS merupakan cerminan dari ‘kebencian kuno’ (ancient hatred) yang telah mendarah daging dalam masyarakat Timur Tengah. Sayangnya, dua penjelasan yang terlalu ideasional ini cenderung abai terhadap faktor-faktor lain, terutama faktor struktural yang memungkinkan ekspansionisme ISIS merebak. Untuk itu, kita perlu memahami konteks historis kemunculan ISIS. Buku terbaru jurnalis terkemuka spesialis Timur Tengah, Patrick Cockburn (2015), The Rise of Islamic State, akan menjadi referensi saya untuk memaparkan konteks historis kemunculan ISIS.

Untuk memahami kekacauan yang terjadi di Timur Tengah sekarang, kita perlu melihat apa yang terjadi di kawasan tersebut beberapa tahun silam. Meskipun sekarang sulit dibayangkan, kita tahu bahwa gelombang demonstrasi dan Revolusi Arab Spring menyapu segenap penjuru Jazirah Arab. Demokratisasi, keadilan ekonomi dan sosial, dan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) di dalam tatanan pemerintahan yang relatif sekuler atau non-sektarian menjadi semacam pesan utama dari Arab Spring. Namun, keberhasilan Gerakan Rakyat tersebut berbeda-beda di tiap tempat. Tunisia mungkin merupakan satu-satunya kasus keberhasilan Gerakan Rakyat, di mana demokratisasi politik terjadi dan kaum oposan sekuler dan Islamis berhasil bersepakat untuk berpartisipasi di dalam gelanggang politik secara demokratik. Tetapi di negeri-negeri lain, seperti Bahrain, Libya, dan tentunya Irak dan Suriah, situasinya jauh lebih kompleks. Fakta inilah yang digarisbawahi oleh Cockburn.

Cockburn menekankan dua faktor penting, selain faktor-faktor yang saya sebut di atas, yang memungkinkan kemunculan ISIS di Irak dan Suriah: ‘beban sejarah’ kekerasan sektarian di dua negara tersebut dan intervensi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), dan Arab Saudi di dalam Perang Sipil di Suriah. Di Irak, mayoritas warga Irak yang Syi’ah dimarginalkan dimasa rejim Saddam Hussein. Namun, setelah invasi AS ke Irak, di masa pemerintahan Irak pasca-invasi yang notabene mayoritas Syi’ah, giliran warga Sunni yang dimarginalkan, suatu proses yang mencapai puncaknya di masa pemerintahan al-Maliki. Tentu, al-Maliki bukanlah satu-satunya penyebab dan pihak yang menyebabkan sektarianisme semakin merebak di dalam masyarakat Irak, tetapi sejumlah kebijakan di masa pemerintahannya, seperti kecenderungannya untuk menggunakan diskursus politik yang berbau sektarian maupun dukungannya terhadap pembentukan kelompok-kelompok paramiliter Syi’ah ‘memberi angin’ bagi kemungkinan berkembangnya ISIS. Cockburn memberikan satu contoh yang sangat ilustratif: demonstrasi damai warga Sunni pada Desember 2012 tidak diindahkan oleh al-Maliki, Perdana Menteri Irak pada saat itu, yang kemudian disusul oleh serangan atas kamp perdamaian di Hawijah pada April 2013 oleh militer Irak, yang menewaskan lebih dari 50 demonstran (hal. 47). Menurut Cockburn, kejadian ini merupakan momentum yang mengubah strategi aksi damai dan pembakangan sipil menjadi perlawanan bersenjata. Ketika ISIS mulai muncul ke publik, banyak warga Sunni Irak yang memberikan dukungan tersiratnya: banyak warga Sunni, yang lelah atas kebijakan sektarian pemerintah Irak yang mayoritas Syi’ah, awalnya menganggap ISIS sebagai saluran perlawanan yang bisa membebaskan mereka dari jeratan sektarianisme, sebelum akhirnya mereka kembali tertindas dalam tatanan totalitarian setelah mereka ‘dibebaskan’ oleh ISIS, persis seperti orang Kamboja yang mengira pasukan Khmer Merah akan membawa kedamaian pasca perang yang tidak berkesudahan.

Namun, ada dua faktor lain yang memicu kelahiran dan perkembangan ISIS: instabilitas yang disebabkan oleh Perang Sipil di Suriah dan sisa-sisa jaringan al-Qaeda dan banyak milisi bersenjata ‘tanpa tuan’ lainnya yang siap mengkapitalisasi keadaan. Kita tahu, sebagaimana telah saya bahas sebelumnya, Assad adalah seorang despot, tetapi bukan berarti intervensi Barat di Suriah akan menyelesaikan segalanya. Yang terjadi adalah kebalikannya: intervensi Barat di Suriah telah memperpanjang perang sipil dan konflik sektarian di Suriah dan negara-negara di sekitarnya. Cockburn mencatat bahwa kelompok oposisi sekuler-demokratik di Suriah dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army), perlahan dipinggirkan dan bahkan dihabisi oleh ‘rekan’ Islamis-ekstrimis mereka – yang kemudian bertransformasi menjadi ISIS (hal. 79-95). Meminjam istilah film G30S, ‘Suriah adalah kunci,’ karena di Suriah lah ISIS bisa memperkuat basis militernya sebelum memperluas operasinya ke Irak. ISIS memanfaatkan perbatasan antara Suriah dan Turki untuk memperkuat basis militernya, dengan menggunakan wilayah tersebut untuk latihan-latihan militer dan jalur pemasokan senjata tentunya. Tentu saja, pada saat itu, Turki menutup mata terhadap aktivitas ISIS, yang dianggapnya dapat menjadi penyeimbang terhadap perlawanan orang-orang Kurdi terhadap kebijakan sektarian pemerintah Turki yang cenderung anti-Kurdi. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang memperkuat basis militer ISIS adalah dukungan militer terutama pasokan persenjataan dari negara-negara Barat terhadap kelompok ‘oposisi anti-Assad.’ Tentu saja, sebagaimana diakui sendiri oleh Wakil Presiden AS, Joe Biden, dalam suatu forum di Universitas Harvard pada Oktober tahun lalu, sekarang tidak ada yang namanya ‘oposisi anti-Assad’ – de facto, bantuan militer tersebut ujung-ujungnya mengalir kepada al-Nusra dan kelompok-kelompok Islamis-ekstrimis lainnya yang merupakan embryo ISIS (hal. xix-xx), yang makin mendominasi perlawanan anti-Assad dan bisa mendapat pasokan senjata canggih terbaru dari Barat dengan mudah, dengan memaksa atau membeli dari kelompok-kelompok oposisi lain yang semakin termarginalisasi. Instabilitas di Suriah, persekusi terhadap kaum minoritas Sunni di Irak, meningkatnya kekuatan militer embryo ISIS di suriah, dan konsolidasi kelompok-kelompok Islamis-ekstrimis di Irak di bawah komando Abu Bakar al-Baghdadi, ‘khalifah’, atau lebih tepatnya, panglima jagal ISIS, semuanya memungkinkan kemunculan dan perkembangan ISIS yang begitu pesat di Timur Tengah.

Ada satu faktor lain yang tidak boleh kita lupakan: ekspor Wahabbisme, yang sukses karena dukungan kekuatan politik dan dukungan dana dari dinasti Saud, yang sejatinya merupakan suatu bentuk imperialisme Arab Saudi.Cockburn memaparkan dengan cukup jelas upaya Arab Saudi untuk mempopulerkan Wahhabisme ke negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim (termasuk Indonesia tentu saja), meskipun pemerintah Saudi mulai kelimpungan dengan kemunculan varian Wahhabisme dan Islamisme yang menyerang dinasti Saud yang berkuasa (hal. 97-110). Wahabbisme memberikan landasan ideologis bagi kelompok-kelompok seperti ISIS: retorika anti-minoritas – anti-Kristen, anti-Yahudi, dan terutama, anti-Syi’ah, merupakan salah satu karakteristik utama dari Wahabbisme, yang masih diajarkan di bangku-bangku sekolah dan institusi-institusi pendidikan di Arab Saudi. Gagasan anti-Syi’ah, yang dipopulerkan untuk menghadang pengaruh Iran di Timur Tengah, yang digabung dengan gagasan ‘kemurnian Islam’ versi Sunni, menemukan gaungnya bukan hanya kepada warga Sunni di Irak yang termargninalisasi oleh kebijakan sektarian, tetapi juga kepada kelompok-kelompok Islamis-radikal yang di kemudian hari bertransformasi menjadi ISIS – yang pada akhirnya juga mengembangkan tendensi anti-Saudi.

Berdasarkan observasi di atas, tak heran apabila Cockburn berkesimpulan bahwa ISIS bisa muncul dan merebak bagaikan wabah penyakit yang mematikan karena kondisi struktural yang diciptakan oleh Barat, terutama AS, dan juga Arab Saudi, yang memperparah konflik sektarian dan kesenjangan sosial yang memiliki sejarah yang cukup panjang di Irak dan Suriah. Dengan kata lain, ISIS bagaikan ‘anak haram’ yang tak diinginkan dari hasil ‘perselingkuhan’ imperialisme AS dan imperialisme Saudi, yang mengamuk dan melancarkan serangannya ke segala penjuru, memaksakan visi tatanan sosialnya yang fasis kepada rakyat jelata yang kembali harus menanggung penderitaan setelah perang dan pemerintahan tangan besi yang berkepanjangan.

Prospek Perkembangan Politik di Timur Tengah Pasca ISIS

Berdasarkan pembahasan kita mengenai ekspansi ISIS akhir-akhir ini, ada sejumlah hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, yaitu pertama, perbedaan antara kritik terhadap ISIS dengan pembacaan esensialis atas masyarakat Muslim,kedua, analisa atas dinamika politik di Timur Tengah terutama kebangkitan Islamisme dari perspektif strukturalis-historis, dan ketiga, peranan kaum Kurdi dalam perlawanan atas ekspansi ISIS.

Pertama, kita perlu membedakan antara kritik terhadap ISIS dengan pembacaan esensialis atas masyarakat Muslim. Memahami dan menempatkan kemunculan ISIS dari perspektif strukturalis-historis adalah perlu, tetapi saya juga tidak menafikkan bahwa kita juga perlu melakukan pemblejetan atas interpretasi Islam ala ISIS dan para jagal berjubahnya yang sangat vulgar, fasis, totaliter, dan genosidis. Tugas itu saya serahkan ke para pengkaji teks-teks keagamaan Islam yang membaca teks secara progresif dan dapat meruntuhkan doktrin-doktrin ISIS. Ini diperlukan untuk membuktikan bahwa mereka yang bertarung untuk ISIS, meskipun mereka membayangkan diri mereka adalah tentara Tuhan, sejatinya mereka adalah tentara Setan. Tetapi satu pembacaan dan kritik yang menarik terhadap doktrin ISIS adalah kritiknya Zizek (2014), yang menunjukkan bahwa doktrin militeris ISIS adalah penghinaan terhadap fundamentalisme yang sejati, yang dianut oleh pemeluk Buddhisme Tibet dan orang-orang Amish di AS misalnya, yang percaya terhadap potensi pembebasan spiritual dari praktik-praktik keagamaan yang ketat dan tidak takut terhadap godaan dari luar, terutama dari orang-orang yang tidak percaya dengan sikap keberagaman yang ortodoks dan puritan seperti itu. Dengan kata lain, tendensi teroristik ISIS merupakan pelencangan dan pelecehan terhadap fundamentalisme dalam artian yang sesungguhnya menurut Zizek. Tendensi tersebut, sebagaimana telah kita bahas di atas, lahir dan berkembang dalam konteks yang sangat spesifik dan ekstrim, yaitu perang, kekerasan sektarian, dan otoritarianisme yang sangat intens, yang menjadikannya bertransformasi menjadi suatu bentuk ideologi keagamaan sayap kanan yang fatalis dan fasistik.

Dalam kaitannya dengan (apa yang kebanyakan orang pahami sebagai) doktrin-doktrin agama Islam dan masyarakat Muslim, kritik teologis dan ideologis terhadap Islamisme ISIS bukan berarti menjustifikasi pandangan-pandangan esensialis terhadap Islam dan masyarakat Muslim. Tidak perlu saya sebutkan bahwa hampir seluruh Muslim di dunia menolak aksi-aksi teroristik dan doktrin-doktrin reaksioner ISIS. Faktanya, banyak warga Muslim menjadi korban dari kekerasan Islamis, termasuk kekerasan oleh ISIS, dan mereka yang berkonfrontasi langsung dengan pasukan ISIS di darat, seperti pasukan Kurdi, juga Muslim. Karenanya, tidak perlu ada semacam ‘imbauan’ kepada ‘para Muslim di seluruh dunia’ untuk ‘mengutuk kekerasan ISIS’ dan ‘keheranan’ bahwa penentangan terhadap ISIS di negeri-negeri Muslim ‘kurang terdengar.’ Kita sering mendengar bahwa ‘menghaluskan’ kritik terhadap Islam dan masyarakat Muslim merupakan sebuah bentuk political correctness. Namun, apabila komunitas Muslim harus terus menerus ‘membuktikan’ bahwa mereka ‘bukan ISIS,’ ‘bukan teroris,’ dan dapat menjadi bagian dari ‘masyarakat modern’, bukankah ini berarti ada sebentuk reverse political correctness yang tidak kalah vulgar yang bekerja di sini? Seorang Muslim seakan-akan harus membuktikan bahwa dirinya ‘bukan’ atau ‘kurang’ Islami untuk dapat diterima di masyarakat modern. Ini sama saja dengan memperkuat pandangan esensialis atas masyarakat Muslim dalam bentuk ‘Muslim baik’ dan ‘Muslim buruk’ (good Muslim/bad Muslim) yang didefinisikan oleh kekuatan hegemonik yang menguasai diskursus sosial dan politik (Mamdani, 2004), seperti AS dan imperium globalnya, dan juga kekuatan imperial yang lain, seperti Arab Saudi misalnya. Keberadaan diskursus esensialis yang menekankan pada oposisi biner tersebut juga membuktikan bahwa pandangan yang Eurosentrik dan orientalis atas masyarakat Muslim masih marak. Kaum Muslim Timur Tengah seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula: sudah ditindas oleh pemerintah mereka sendiri, diperangi oleh kekuatan luar, dibantai oleh jagal macam ISIS, masih juga disalahkan karena mereka dianggap ‘kurang bersuara menghadapi terorisme ISIS.’ Sungguh sebuah penggambaran dan tuduhan yang bukan hanya absurd tetapi juga menghina.

Kedua, sebagaimana telah saya bahas secara cukup rinci di atas, untuk memahami fenomena ISIS secara lebih komprehensif, kita perlu menempatkan dan menganalisanya dalam kacamata strukturalis-historis. Ideologi jagalisme yang menjadi landasan ekpansi militeris ISIS tidak muncul dan berkembang dari kevakuman sejarah. Ideologi tersebut juga tidak serta merta langsung mempengaruhi para petarung dan simpatisan ISIS untuk mengangkat senjata demi sebuah konsepsi khilafah yang banyak khilaf-nya. Ada dimensi-dimensi lain, perebutan kucuran dana dari Saudi dan Qatar misalnya, atau mekanisme disiplin militer ISIS yang sangat rigid dan teroristik, atau ketiadaan pilihan dan upaya-upaya yang sangat desperate untuk bertahan hidup. Bayangkan jikalau kita misalnya adalah seorang pemuda Sunni muda yang cukup sehat di sebuah kampung di Iraq, dan pasukan ISIS yang ‘membebaskan’ kampung tersebut dari ‘cengkeraman’ pemerintah Irak ‘memanggil’ para ‘Muslim’ untuk bertarung ‘di jalan Tuhan.’ Bisa jadi pilihan bagi si pemuda tersebut hanya dua: antara ‘bergabung’ dengan milisi ISIS atau dipenggal sembari direkam dalam video[2]. Yang terjadi di medan pertempuran jauh lebih kompleks ketimbang tersihirnya segerombolan fanatik oleh panggilan keagamaan dan janji-janji surgawi dalam bentuknya yang paling barbar.

Ketiga, yang terakhir dan tidak kalah penting, peranan kaum Kurdi dalam perlawanan terhadap ISIS patut kita hormati dan hargai. Orang-orang Kurdi, yang notabene Muslim Sunni namun minoritas secara etnis dan senantiasa tertindas di negara-negara yang mereka tinggali, baik Irak, Turki, maupun Suriah, sudah paham betul bagaimana rasanya ditindas dan dipermalukan oleh rejim-rejim tangan besi di negara-negara tersebut. Tak heran apabila pasukan Kurdi dari berbagai organisasi politik dan paramiliter Kurdi berada di garis terdepan dalam – sebagai bentuk dukungan saya terhadap kaum Kurdi, izinkan saya menggunakan istilah ini – jihad melawan imperialisme ISIS. AS dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang memerangi ISIS boleh menepuk dada bahwa serangan udara mereka ‘melemahkan’ ISIS sembari menutup mata terhadap fakta bahwa bom-bom yang dijatuhkan mereka kerap kali melukai dan menewaskan banyak warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan konfilk dan perang yang tengah berkecamuk dan kemungkinan bahwa upaya pengeboman dari udara dapat meradikalisasi banyak orang untuk bergabung ke ISIS. Tetapi kita tahu bahwa pasukan Kurdi merupakan pasukan yang paling efektif dalam konfrontasi langsung dengan ISIS di daratan. Dan melihat bahwa kita tidak punya banyak pilihan selain melakukan aksi militer balasan terhadap ekspansionisme ISIS, maka menurut hemat saya sudah sepatutnya kita mendukung perjuangan kaum Kurdi.

Ada banyak cerita mengharukan dari upaya militer kaum Kurdi. Pasukan Kurdi, seperti Peshmerga (militer resmi Kurdi di Irak) dan YPG (People’s Protection Units, sayap militer Democratic Union Party (PYD), partai sosialis Kurdi di Suriah) banyak menyelematkan kelompok minoritas seperti orang-orang Yazidi dan Kristen dari kekejaman ISIS. Hal lain yang juga sangat mencolok dan menarik dari pasukan-pasukan Kurdi adalah partisipasi pejuang dan gerilyawan perempuan – yang tidak kalah militan dengan rekan laki-laki mereka dan konon kabarnya ditakuti pasukan ISIS – yang sangat tinggi dalam aksi-aksi mereka. Padahal, di saat yang bersamaan, AS dan rekan-rekannya di Timur Tengah tidak pernah betul-betul mempedulikan nasib orang Kurdi apalagi aspirasi mereka untuk memiliki tatanan politik yang otonom (Stansfield, 2014; Tharoor, 2014). Militansi pasukan Kurdi juga mengundang simpati sejumlah sukarelawan yang bergabung dengan mereka untuk melawan ISIS, seperti Ivana Hoffman misalnya, seorang perempuan muda Jerman keturunan Afrika Selatan yang juga anggota Marxist-Leninist Communist Party (MLKP), sebuah partai komunis yang berbasis di Turki yang dekat dengan YPG dan Kurdistan Workers’ Party (PKK), yang baru saja gugur dalam suatu pertempuran melawan ISIS. Yang paling mengharukan adalah upaya orang-orang Kurdi untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosialis yang libertarian dan demokratik di wilayah-wilayah yang berhasil dibebaskan dan dipertahankan oleh mereka. Gareth Watkins (2015) mencatat sejumlah upaya eksperimen sosialis kaum Kurdi di wilayah mereka. Pemerintahan mereka misalnya, bukan hanya dipilih secara demokratik, tetapi juga mensyarakatkan keterwakilan perempuan minimal 40%. Kemudian, dalam hal penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelaku KDRT bukan hanya akan mendapatkan ganjaran hukum tetapi juga pengucilan sosial dari masyarakat – bandingkan misalnya dengan ‘kekhilafan’ ISIS yang memperbudak perempuan dan merupakan neraka di dunia bagi kebebasan dan hak-hak perempuan. Bahkan, pengelolaan sistem kepolisian dan hukum dilakukan secara demokratik – alih-alih polisi, terdapat ‘komite-komite perdamaian’ yang menyelesaikan konflik di masyarakat di antara pihak-pihak yang bertikai secara imparsial, dialogis, dan damai. Arsitek dan ideolog dari eksperimen ini tentu saja adalah Abdullah Ocalan, pemimpin PKK, yang masib berada di balik terali besi, yang menkontekstualisasikan ide-ide Kiri dalam perjuangan pembebasan kaum Kurdi menjadi sosialisme libertarian dengan unsur feminisme dan ekologisme yang kental. Tujuan dari menceritakan pengalaman dan keberhasilan eksperimen praktik-praktik sosial baru oleh orang-orang Kurdi di Timur Tengah bukanlah untuk meromantisir pencapaian-pencapaian mereka, melainkan untuk menjadi bahan pembelajaran sebagai alternatif progresif terhadap otoritarianisme developmentalis di Timur Tengah, imperialisme Barat, dan juga barbarisme ISIS.

Pasca kekacauan yang dihasilkan oleh totalitarinisme ISIS, imperialisme Barat, AS, dan Saudi, dan sisa-sisa despotisme rejim-rejim lama, adakah jalan keluar dari kemelut politik panjang di Timur Tengah? Akan seperti apakah masa depan Timur Tengah pasca gelombang kontra-revolusi ini? Saya tidak tahu. Ironisnya, saya hanya bisa bergumam lirih: down with imperialism and authoritarianism, death to the fascist ISIS, and hopefully, victory to the progressive Kurds and Arabs in the Middle East.***

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, AS. Beredar di twitland dengan id @libloc

Kepustakaan:

Cockburn, P., 2015. The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. London & New York: Verso.

Gagnon, V.P., 2004. The Myth of Ethnic War: Serbia and Croatia in the 1990s. Ithaca: Cornell University Press.

Mamdani, M., 2004. Good Muslim, Bad Muslim :America, the Cold War, and the Roots of Terror. New York: Pantheon Books.

Stansfield, G., 2014. Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unravelling of Iraq. [Online] Tersedia di:http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/kurdistan-iraq-isis-0731/kurdistan-iraq-isis-stansfield-0731.pdf [Diakses 12 Maret 2015].

Tharoor, I., 2014. A U.S.-designated terrorist group is saving Yazidis and battling the Islamic State. [Online] Tersedia di: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/08/11/a-u-s-designated-terrorist-group-is-saving-yazidis-and-battling-the-islamic-state/ [Diakses 12 Maret 2015].

Watkins, G., 2015. Anarchists vs. ISIS: The Revolution in Syria Nobody’s Talking About. [Online] Tersedia di:http://www.cvltnation.com/anarchists-vs-isis-the-revolution-in-syria-nobodys-talking-about/ [Diakses 12 Maret 2015].

Zizek, S., 2014. ISIS Is a Disgrace to True Fundamentalism. [Online] Tersedia di:http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/09/03/isis-is-a-disgrace-to-true-fundamentalism/?_r=0 [Diakses 12 Maret 2015].

————-

[1] Istilah ‘Islamisme-ekstrimis’ saya pikir lebih tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok Islamis dengan taktik kekerasan seperti ISIS dibandingkan istilah ‘jihadis’ yang menyempitkan makna jihad dalam Islam yang memiliki konotasi yang lebih dekat dengan perjuangan untuk mencapai pembebasan spiritual menjadi justifikasi atas perang suci’ (holy war) untuk tujuan-tujuan sektarian.

[2] Pola kekerasan yang tidak membedakan antara lawan yang berbeda identitas dengan rekan satu kelompok yang memiliki pandangan moderat merupakan hal yang jamak terjadi dalam kasus kekerasan massal yang dimotori oleh kelompok-kelompok paramiliter yang tidak memiliki kode moral dan disiplin militer yang mengikat, seperti di Rwanda dan Yugoslavia misalnya. Lihat misalnya pemaparan bernas Gagnon (2004) tentang konflik etnis di Serbia dan Kroasia.