Banjir, Dagelan Partai, dan Politik Keseharian

30 JANUARI 2013

Banjir, Dagelan Partai, dan Politik Keseharian

http://indoprogress.com/banjir-dagelan-partai-dan-politik-keseharian/

Analisa Politik
Iqra Anugrah
mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University

HIRUK-PIKUK kembali terdengar di jagat perpolitikan tanah air. Dari euforia pengumuman verifikasi partai peserta pemilu 2014, trik-trik politik di antara para elit, hingga banjir; yang terakhir berhasil menjadi berita penting, karena rupa-rupanya kita semua terkena imbasnya (disclaimer: SMA saya juga terendam oleh banjir). Berbagai persoalan yang berbeda ini memiliki satu kesamaan: sama-sama persoalan politik.

Kita mulai dari soal kehebohan politik nasional dulu: partai-partai yang lolos untuk menjadi peserta pemilu 2014 baru-baru ini telah diumumkan. Kemudian, kita juga mendengar kabar kekisruhan politik yang dialami oleh sebuah partai pendatang baru. Penyebabnya biasa: pecah kongsi di antara elit. Oya, keriuhan ini sedikit terinterupsi dengan terbenamnya Jakarta oleh banjir.

Narasi di atas terdengar familiar? Ya, karena begitulah sebagian besar media menyampaikan beritanya. Maaf, kebetulan saya bukan ‘pengamat’ politik, karenanya saya tidak akan membahas lebih lanjut soal itu. Seorang kawan pernah berujar kepada saya: bagaimana jikalau berita televisi, koran dan majalah mengubah tampilannya secara radikal: yang dilaporkan bukanlah statistik pertumbuhan ekonomi dan berita soal elit, melainkan statistik soal meningkatnya kesenjangan sosial dan cerita tentang orang-orang biasa: saya, anda, supir, buruh, petani, guru, pekerja kantoran, anak jalanan, dan segenap jenis manusia yang berhasil bertahan dalam kehidupan sehari-harinya?

Sepertinya ada keterputusan antara realita di luar sana dengan realita yang kita hadapi sehari-hari, terutama bagi mereka yang harus bergumul dengan peluh, debu, dan tak jarang beban kehidupan yang lain di setiap harinya. Diskursus tentang the great men, tentang orang-orang besar, memang merupakan wacana yang dominan, namun bukan berarti lantas kita bisa serta-merta mengiyakan dan setuju dengan validitas wacana tersebut. Keterputusan diskursus yang elitis dengan realita memaksa kita untuk menggugat dan membongkar diskursus tersebut, serta merumuskan dan mengajukan sebuah diskursus alternatif.

Persoalan ini juga berkaitan dengan imajinasi politik kita yang dapat dibilang sangatlah minim, jikalau tidak nihil sama sekali. Tapi rupa-rupanya seperti kata Kitab Suci, selalu ada hikmah di setiap bencana. Dalam hal ini, agaknya kedatangan banjir sedikit menyadarkan kita semua: ada perlunya kita mengubah fokus pengamatan kita, mengganti lensa observasi kita, dari berita-berita besar di koran, stasiun televisi, majalah, dan situs internet terkemuka ke kehidupan kita sehari-hari – suatu hal yang rupa-rupanya merupakan lompatan yang besar dalam transformasi imajinasi politik kita. Inilah, mengutip kata Ben Kerkvliet, the power of everyday politics, kekuatan dari politik sehari-hari.

Banyak di antara kita yang datang dengan visi dan wacana besar, yang akhirnya membuat kita, baik sengaja maupun tidak, mengidap penyakit infantilisme: asal heroik, asal sekarang, asal seksi, dan asal gagah, pokoknya harus aksi dan revolusi detik ini juga! Kita lupa bahwa perubahan besar bukanlah hasil lamunan atau pekerjaan satu malam saja. Upaya mewujudkan suatu bentuk politik yang transformatif dan liberatif merupakan pekerjaan panjang, yang seringkali berangkat dari realita kita sehari-hari, bagaimana kita memahaminya, dan lebih penting lagi – menurut seorang filsuf yang namanya sering dicatut menjadi sebuah dogma – mengubahnya.

Kembali soal banjir dan para elit politik kita. Sebuah studi perbandingan antara Indonesia dan Bolivia oleh Slater dan Simmons (2012), berargumen mengenai tumbuhnya kartelisasi partai politik di Indonesia, yang mengakibatkan partai hanya berfokus kepada proses pembagian jatah kekuasaan dan akses terhadap pendanaan partai. Tetapi, terlalu sering kita terpaku dan disibukkan oleh berbagai intrik politik yang mewarnai politik kita, baik dalam hal interaksi dan persaingan antara para elit, hingga dinamika internal berbagai partai.

Karenanya, mari menengok cerita tentang bagaiman perlawanan dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa perubahan politik yang signifikan. Studi Ben Kerkvliet tentang resistensi para petani atas kebijakan kolektivisasi pertanian di Vietnam (2005) dan tentang respon para petani di Filipina dalam menanggapi tekanan dari pihak negara dan kapitalis pertanian menunjukkan bahwa usaha perlawanan kaum petani. Perlawanan itu diwujudkan dalam rupa penolakan atas berbagai tekanan dari berbagai macam otoritas, seperti teknik bercocok tanam tertentu yang dipaksakan oleh para penyuluh pertanian dan pejabat negara, atau ekstraksi hasil pertanian dan ketidakadilan dari pihak kapitalis pertanian terhadap hasil kerja dan panen kaum tani. Dan perlawanan itu diwujudkan dalam aktivitas keseharian mereka, seperti diam-diam melakukan pelanggaran tersembunyi atas aturan-aturan dalam kolektivisasi pertanian. Hasilnya? Baik rezim otoriter Vietnam maupun para kapitalis pertanian di Filipina, terpaksa mengubah kebijakannya untuk memenuhi aspirasi kaum tani. Perlawanan yang kecil-kecilan itu ternyata membuahkan hasil.

Lantas, apa hubungan hasil kajian tersebut dengan banjir di ibukota akhir-akhir ini?

Agaknya, kita tidak begitu menyadari bahwa di tengah lemahnya kapasitas negara dalam menangani banjir dan masalah perkotaan, di tengah ramainya isu-isu politik, di tengah tertutupinya diskusi yang serius soal penanganan korban dan kerugian dari banjir serta penanggulangan banjir, yang tertutupi oleh diskusi soal relevan tidaknya aksi ‘blusukan,’ toh para warga masih bisa bertahan menghadapi terjangan banjir. Ini bukan hanya persoalan eksistensi modal sosial (social capital) yang masih ada di antara para warga, bukan juga sebuah contoh kemampuan para warga untuk menanggulangi persoalan aksi kolektif (collective action problem) dengan saling membantu di kala banjir di tengah terbatasnya bantuan yang ada dari berbagai otoritas, baik negara maupun entitas swasta. Ini, sesungguhnya adalah sebuah bentuk lain dari politik keseharian; sebuah proses politik dan praktek-praktek sosial baru yang juga dapat mewujudkan transformasi sosial yang lebih partisipatoris dan demokratis.

Di tengah-tengah penyakit elitisme yang melanda politik kita yang katanya demokratis ini, contoh usaha-usaha dari para warga biasa untuk bertahan sesungguhnya merupakan pesan dan pedoman yang berharga untuk para elit mengenai bagaimana melakukan praktek-praktek politik. Bila kartelisasi partai dan elitisme adalah sebuah patologi yang sedang merajalalela di Republik ini, maka gugusan-gugusan kecil praktek-praktek sosial baru yang muncul di momen-momen tak terduga, seperti di saat banjir ini, adalah obat penawarnya.

Pelajaran lain yang tak kalah berharga adalah bagaimana membangun gerakan. Retaknya dinamika internal sebuah partai bahkan sebelum memasuki ajang pemilu menunjukkan proses membangun partai yang modern bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Sokongan finansial yang kuat dan proses penokohan demi menampilkan kesan pemimpin ‘berkarisma’ yang tidak didukung oleh visi politik, sistem kaderisasi, program dan basis dukungan yang jelas, hanya mampu mempertahankan eksistensi partai tersebut seumur jagung. Bahkan, sokongan finansial yang kuat dan strategi penokohan karismatik rawan untuk menyuburkan praktek-praktek politik patronase dan oligarkis di dalam tubuh partai. Kohesi dan kerjasama sosial di antara warga menjadi pelajaran yang penting bagi para elit politik dan pengurus partai mengenai bagaimana menerjemahkan politik menjadi praktek-praktek sosial yang membumi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, kita perlu kembali membaca sebuah kajian dan petunjuk tentang bagaimana membangun gerakan progresif dari Paulo Freire (1970) dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed. Suatu gerakan progresif hanya akan sukses apabila ia bertolak dari kenyataan  dan pengalaman sosial dari massa. Agar gerakan bisa terus berkembang, ia perlu belajar dari massa dalam sebuah kerangka yang egaliter dan dialektis, dimana kesalahan-kesalahan terdahulu menjadi langkah untuk membangun strategi baru, dalam semangat kesatuan antara paradigma teoretik dan praxis.

Mungkinkah?***

Penulis beredar di twitland dengan ID @libloc

Kala Perempuan Jadi Candaan

16 JANUARI 2013

http://indoprogress.com/kala-perempuan-jadi-candaan/

Analisa Politik
Iqra Anugrah
mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, AS

MANUSIA  boleh berwacana dan berbicara tentang kemajuan, tetapi perilaku kita sebagai manusia dan bagian dari masyarakat justru seakan-akan menunjukkan kemunduran. Di saat jazirah Arab memunculkan figur perempuan seperti Gigi Ibrahim yang turut menumbangkan rezim otoriter Hosni Mubarak di Mesir, perkembangan di belahan dunia lain, termasuk negeri kita, justru menjadi berita buruk bagi kaum perempuan. Di Aceh, sebuah peraturan absurd melarang perempuan untuk duduk ‘mengangkang’ di atas sepeda motor. Selain tidak masuk akal dan tidak penting, larangan ini hanya memperpanjang daftar kekonyolan politik dan hukum atas nama ‘otonomi daerah’ dan ‘syariah.’ Di India, yang terjadi lebih tragis lagi: seorang perempuan muda diperkosa secara beramai-ramai dan dibunuh oleh enam pemuda. Kembali ke tanah air, baru-baru ini daftar pelecehan terhadap kaum perempuan bertambah panjang: seorang calon hakim agung, saya ulangi, seorang calon hakim agung, menyatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan, baik korban maupun pelaku pemerkosaan sama-sama menikmati.

Alih-alih kemajuan, kita sebagai masyarakat sepertinya telah mundur seratus tahun ke belakang.

Tidak perlu kita sebut lagi berbagai kasus pelecehan terhadap kaum perempuan, mulai dari ranah publik hingga di ranah privat, seperti institusi keluarga dan pernikahan. Mulai dari berbagai bentuk pelecehan yang ringan, seperti ‘candaan’ yang diucapkan oleh beberapa pejabat publik, hingga pelanggaran hukum berat seperti pemerkosaan. Di sebuah masyarakat yang mengaku demokratis, tidaklah berlebihan jikalau kita menyebut kasus-kasus seperti ini sebagai sebuah kontradiksi; sebuah kontradiksi yang jangan-jangan sudah menjadi bagian yang inheren dari tiap-tiap kita.

Yang mengerikan dan menyedihkan adalah, ketimpangan gender dan patriarkhisme ini seakan-akan dilanggengkan oleh berbagai institusi di sekitar kita; mulai dari keluarga, masyarakat, hingga agama dan negara. Dalil ‘atas nama agama dan tradisi’ di Aceh untuk menjustifikasi larangan duduk mengangkang, tentu bukanlah yang pertama; kita juga bahkan tidak perlu mengetahui perkembangan keilmuan metode tafsir dan hermeneutika terbaru maupun pemikiran-pemikiran posmodernis dan filsafat paling mutakhir, untuk menyebutkan bahwa dalil-dalil seperti itu hanyalah merupakan hasil dari lamunan-lamunan liar yang dilembagakan atas nama agama, negara, maupun tradisi.

Di dalam situasi seperti ini, maka berpolemik menjadi sebuah keniscayaan dan kewajiban. Keniscayaan karena lewat polemik-polemik dan kritik-kritik tersebut kita dapat membongkar asumsi-asumsi dasar dari aturan-aturan yang membatasi emansipasi perempuan. Kewajiban karena kritik kita hanya menjadi sebuah pepesan kosong apabila tidak dijadikan sebuah pedoman untuk bertindak, untuk mengubah keadaan, untuk melakukan kritik yang lebih keras lagi.

Kembali ke kasus Aceh. Kita seakan-akan lupa dengan fakta bahwa Cut Nyak Dhien, seorang pahlawan perempuan asal Aceh, adalah contoh sekaligus sumber inspirasi bagi kesetaraan gender di masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim, dan masyarakat Dunia Ketiga pada umumnya. Tak perlu jauh-jauh mencari contoh untuk membongkar ‘mitos’ domestifikasi dan marginalisasi perempuan yang dipropagandakan oleh agen-agen pengusung patriarkhi. Dalam sejarah masyarakat Muslim, kita juga dapat melihat upaya-upaya kaum perempuan dalam memperjuangkan politik emansipasi dalam karya klasik sosiolog kenamaan dan penulis wanita asal Moroko, Fatima Mernissi (1997), dalam bukunya The Forgotten Queens of Islam (Ratu-ratu yang Terlupakan dalam Islam).Mernissi menunjukkan bahwa di berbagai masyarakat Muslim, berbagai figur perempuan telah memainkan berbagai peranan sejarah yang penting, termasuk menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Suatu episode sejarah, yang sayangnya, seringkali tidak pernah muncul ke permukaan, tertutupi oleh narasi-narasi dominan tentang sejarah yang ditentukan oleh tokoh-tokoh penting, yang biasanya adalah para lelaki.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dianalisa dalam kasus Aceh dan kasus-kasus serupa, adalah proses terbentuknya peraturan-peraturan daerah (perda) yang ‘bernuansa syari’ah.’ Di sini kita perlu jeli dalam melihat persoalan. Alih-alih melihat perda syari’ah sebagai ekspresi konservatisme dari masyarakat kita, perda –perda tersebut juga perlu dilihat sebagai ekpresi dari relasi ekonomi dan politik yang hegemonik di dalam masyarakat kita. Dengan kata lain, penjelasan bahwa perda syari’ah dan meningkatnya berbagai perundang-undangan yang memarginalkan kaum perempuan baru separuh benar.Analisa terhadap fenomena-fenomena yang menyangkut marginalisasi kelompok-kelompok yang lemah dan termaginalkan dalam masyarakat, seperti perempuan juga harus melihat berbagai persinggungan antara kepentingan-kepentingan politik (dan terkadang juga ekonomi), baik pada level lokal maupun nasional, konflik di antara berbagai kepentingan itu, dan juga peranan berbagai aktor yang terlibat pada kompetisi dan konflik kepentingan tersebut. Kontestasi antara berbagai kelompok dan kepentingan ini juga terlihat di dalam ‘bahasa’ atau diskursus yang dipakai. Studi Hooker (2008), misalnya, menunjukkan bahwa beberapa kelompok Islam yang konservatif dan literalis dalam menginterpretasikan syari’ah menggunakan retorika ‘desentralisasi’ dan ‘otonomi daerah’ sebagai justifikasi untuk mempromosikan, dan jikalau sukses, mengimplementasikan perda-perda bernuansa syari’ah. Di dalam konteks Aceh, penerapan syari’ah Islam juga tidak memperhatikan kebutuhan dan konteks masyarakat lokal (Salim & Azra, 2003). Dalam situasi seperti ini, maka kepentingan segelintir elit akan bersekutu dengan konservatisme sosial untuk melanggengkan peraturan-peraturan yang memarginalkan perempuan; hari ini pelarangan ‘duduk ngangkang,’ besok entah apa lagi yang dilarang.

Situasi di tingkat nasional juga tidak kalah mengkhawatirkan. Candaan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi bukanlah sebuah candaan. Sebaliknya, itu merupakan sebuah bentuk penghinaan; sebuah penghinaan yang entah mengapa dirayakan secara beramai-ramai oleh beberapa anggota DPR di dalam sebuah forum nasional yang serius. Melihat kelakuan para pejabat publik kita yang seperti ini, maka kita bisa berimajinasi sedikit ‘liar’ bahwa jangan-janagan isu-isu emansipasi kaum perempuan tidak pernah ditanggapi secara serius oleh negara.

What Is To Be Done?

Ulasan tidak akan berarti jikalau tidak menjadi kritik. Kritik ini juga hanya akan berakhir sebagai khotbah di tengah-tengah gurun pasir apabila tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mengubah keadaan. Di tengah-tengah langkanya kritik dan upaya yang serius, ada baiknya kita berpikir dan berefleksi sejenak mengenai apa yang harus dilakukan kedepannya.

Pertama, pelanggaran-pelanggaran akan hak-hak perempuan dalam bentuknya yang ekstrim, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk pembatasan akses dan gerak perempuan di ruang publik mulai dari ‘jam malam’ untuk perempuan hingga larangan ‘duduk ngangkang,’ rupa-rupanya masih marak terjadi di masyarakat kita. Upaya-upaya yang serius untuk menganalisa maraknya fenomena ini dari konteks sosial-politik yang lebih besar merupakan sebuah prasyarat untuk mengubah keadaan.

Kedua, di tengah-tengah kekacauan seperti ini, perjuangan politik emansipasi bagi kaum perempuan justru menjadi lebih penting dari sebelumnya. Perjuangan ini bukan sekedar ‘menambah jumlah keterwakilan’ perempuan di parlemen, tetapi lebih dari itu, memperjuangkan agenda politik yang betul-betul memperjuangkan hak-hak perempuan, di mana ketimpangan gender dapat betul-betul teratasi. Perjuangan kita juga perlu mempertimbangkan kondisi objektif kaum perempuan; seperti fakta bahwa sebagian besar kaum perempuan juga termarjinalkan dalam hal kelas sosial dan ekonomi.

Di saat para politisi dan pejabat publik semakin acuh tak acuh dan justru menjadikan perempuan sebagai bahan candaan, maka perjuangan politik emansipasi bagi kaum perempuan menjadi lebih penting dan relevan dari sebelumnya.***

Penulis beredar di twitterland dengan id @libloc

Kata Pengantar – IndoProgress III Januari 2013

Indoprogress-3-Januari-2013_cover

Kata Pengantar

Muhammad Ridha dan Iqra Anugrah

‘KRISIS’ bukanlah termin yang asing dalam pengalaman khalayak di Indonesia. Pada tahun 1997, krisis ekonomi menghantam fondasi kemasyarakatan Indonesia. Hantaman tersebut memporakporandakan hampir seluruh dimensi kemasyarakatan. Tidak heran jika kemudian krisis ekonomi berimplikasi secara logis pada terjadinya bentuk-bentuk krisis yang lain, seperti krisis budaya, sosial bahkan politik.

Krisis ekonomi 1997 memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia bahwa rezim ekonomi politik otoriter Orde Baru Soeharto yang saat masih berkuasa, tidak bisa lagi dipertahankan. Rezim orba saat itu dinilai telah menjerumuskan mayoritas rakyat ke dalam jurang deprivasi dan kehancuran. Tidak heran jika kemudian momen krisis menjadi titik berangkat yang tidak dapat didatangi kembali bagi sejarah Indonesia, sehingga rakyat Indonesia bangkit melawan untuk menumbangkan rezim kekuasaan yang menyokong sistem ekonomi yang menghasilkan krisis. Pada tahap inilah massa rakyat terlibat aktif dalam panggung sejarah negeri ini.

Pada masa kekinian kita, krisis kembali masuk dalam perbincangan umum khalayak di Indonesia. Bedanya, krisis saat ini terjadi langsung di jantung kapitalisme itu sendiri, yakni Amerika Serikat. Ditandai dengan bangkrutnya Bank Investasi terbesar keempat di AS, Lehman’s Brother, karena gagal bayar kredit perumahan sekunder, ekonomi Amerika Serikat dihantam oleh krisis ekonomi yang serius. Imbas dari krisis ekonomi yang terjadi di AS segera merambat ke negara-negara lain. Yunani, Portugal, Spanyol dan Italia adalah negara-negara di kawasan Eropa yang mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi di AS, yang membuat mereka kemudian harus terjerembab dalam krisis surat utang negara (sovereign debt)

Respon kelas kapitalis terhadap situasi krisis tersebut sesungguhnya sangat jelas: selamatkan kapitalisme dari para kapitalis, dan selamatkan para kapitalis dari kemarahan publik! Berbagai paket stimulus, stabilisasi kebijakan makroekonomi, pemangkasan anggaran-anggaran sosial dan bailout diberikan atas nama ‘penyelamatan’ ekonomi , sembari menyalahkan persoalan kepada para bankir dan pengusaha besar yang dianggap tidak bermoral – yang kemudian juga bebas melenggang kangkung dikala banyak warga dunia mengalami kesulitan menghadapi krisis. Di beberapa kesempatan, para kapitalis bahkan tidak segan-segan untuk berkoalisi dengan negara (baca: kuasa) dan bahkan menggunakan kekerasan untuk memadamkan gerakan massayang melawan kapitalisme, sebagaimana dapat dilihat pada kekerasan polisi terhadap para demonstran gerakan Occupy di beberapa tempat di AS.

Melihat situasi krisis ini, maka semakin benar adanya bahwa there’s nothing new under the sun, tidak ada yang baru d ibawah matahari, begitu setidaknya ungkapan Yunani Kuno mengenai kehidupan di dunia ini. Ungkapan ini sebenarnya hendak mengatakan kepada kita bahwa tidak pernah ada fenomena yang benar-benar baru dan unik sama sekali dalam pengalaman peradaban kemanusiaan. Fenomena yang tengah terjadi sekarang ini pada dasarnya memiliki fitur-fitur yang mirip dan identik dengan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau. Dengan kata lain, fenomena sekarang tidak lebih sebagai repetisi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya, dengan konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Dalam kacamata seperti inilah kita harus melihat krisis kapitalisme. Krisis kapitalisme, sebagaimana yang telah kita alami sekarang ini, pada dasarnya bukan sesuatu yang baru. Semenjak awal masa kelahirannya sampai dengan masa kontemporer sekarang, kapitalisme selalu dan pasti dirundung krisis. Kontradiksi internal yang menjadi motor bagi gerak serta dinamika kapitalisme, merupakan akar penyebab dari krisis kapitalisme itu sendiri: dorongan tak terbatas untuk selalu melakukan maksimalisasi keuntungan. Tidak heran jika kemudian perkembangan kapitalisme selalu berkait-kelindan dengan potensi kehancurannya sendiri.

Namun secara epistemologis, posisi ini bukan berarti tanpa masalah. Ungkapan ini menjadi pembenaran pandangan bahwa dunia yang tengah kita hidupi sekarang ini sudah seperti ini adanya, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan dan karena itu harus menerimanya. Untuk itu, setiap upaya dalam melakukan perubahan tidak akan pernah dapat menciptakan perubahan sama sekali, karena hal tersebut hanya akan mengulang sekaligus meneguhkan kondisi kekinian yang identik dengan kondisi di masa lampau. Dengan kata lain, ungkapan ini dapat menjebak kita untuk larut dalam status quo tanpa bisa keluar dari koordinat yang sudah ada.

Satu-satunya cara untuk mengatasi kebuntuan ini adalah dengan melihat secara dialektis antara apa yang lama dengan yang baru. Bahwa apa yang baru merupakan ledakan imanen dalam yang lama. Bahwa yang baru hanya dimungkinkan ketika kita mengakui secara total bahwa yang lama selalu adalah situasi yang kita hadapi. Dalam hal ini kita bisa belajar banyak dari Theodore Adorno dalam bukunya Three Studies on Hegel. Adorno menolak pola pendekatan yang berupa pertanyaan yang bercirikan patronase, ’Apa yang masih tetap hidup dan apa yang telah mati dari Hegel?’ Menurut Adorno, pertanyaan seperti ini mengandaikan sebuah posisi seorang hakim yang dapat secara bijak mejawab, ’ya, mungkin ini masih tetap aktual sekarang…’ Namun Adorno menyatakan, ketika kita berhubungan dengan seorang pemikir besar, pertanyaan yang harus diajukan bukanlah bagaimana pemikir ini dapat mengatakan tentang kondisi kita, akan tetapi seharusnya yang berkebalikan dengan itu, bagaimana kesulitan-kesulitan kontemporer kita dalam kaca mata pemikir tersebut. Bagaimana epos kita (baca: baru) muncul dalam pemikiran dia (baca: lama).

Implikasi dari posisi epistemologis Adornoian terhadap pemahaman krisis kapitalisme-neoliberal sekarang ini adalah pentingnya untuk tidak terjebak dalam termin-termin baru mengenai krisis itu sendiri, seperti krisis (sekarang adalah murni) finansial, moneter, surat utang, dan lain-lain. Alih-alih, termin-termin tersebut harus ditempatkan secara struktural dalam penjelasan mengenai krisis kapitalisme itu sendiri. Posisi epistemologis ini penting dikarenakan sasaran utama dari penjelasan situasi apapun selalu harus mengarahkan pisau analisanya pada akar masalahnya itu sendiri, untuk kemudian mentransformasi akar masalah tersebut menjadi kesempatan bagi emansipasi kemanusiaan.

Terkait dengan hal tersebut, Kapitalisme-neoliberal yang digadang-gadang sebagai ‘akhir sejarah’ harus mengalami ‘masalah lama’ yang selalu merupakan bagian dari dinamika kapitalisme itu sendiri. Kondisi seperti ini tentu saja adalah situasi yang sangat menarik. Pertanyaan-pertanyaan serta keberatan-keberatan yang muncul terhadap doktrin resmi kapitalisme-neoliberal mengenai bagaimana cara mengorganisasikan masyarakat adalah situasi kontestasi ideologi yang sangat penting, khususnya sebagai upaya untuk keluar dari upaya untuk mempertahankan kondisi yang ada (status quo).

Mengatasi dan menjawab permasalahan dari kapitalisme-neoliberal dan memberikan jawaban alternatif terhadap sistem tersebut memang tidak mudah. ‘Adalah lebih mudah untuk bersimpati terhadap kesengsaraan manusia daripada kepada pemikiran’, demikian kata Oscar Wilde dalam bukunya The Soul of Man under Socialism, yang juga dikutip oleh Slavoj Zizek. Merasa ‘kasihan’ terhadap rakyat yang dihantam krisis dan mencoba meringankan beban mereka dengan sumbangan, dana bantuan langsung tunai, dan kebijakan-kebijakan ‘Keynesian’ adalah lebih mudah, dibanding berpikir mengenai sistem alternatif apa, bagaimana bentuknya, dan pengorganisasian masyarakat macam apa yang diperlukan untuk mewujudkan jawaban alternatif. Oleh karena itu, usaha untuk terus berpikir, berorganisasi, dan berlawan terhadap kapitalisme, terutama dalam varian neoliberalnya justru menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagi masyarakat kita.

Dinamika itulah, yang akan dikupas secara mendalam dalam Jurnal IndoPROGRESS edisi kali ini. Edisi ini akan membahas neoliberalisme kurang lebih dalam empat aspek, yaitu tentang apa itu neoliberalisme, krisis neoliberalisme, gerakan massa menentang neoliberalisme, dan liputan tanggapan berbagai tokoh terkemuka tentang neoliberalisme. Beberapa rubrik lainnya juga tidak kalah menarik, seperti rubrik Sosok, yang akan membahas tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah gerakan kaum progresif, Liputan Khusus, yang akan memberikan reportase mendalam mengenai krisis neoliberalisme di sejumlah tempat, Resensi Buku, yang akan membahas buku-buku progresif terbaru, dan rubrik Gagasan, yang merupakan kajian akademik sejumlah persoalan berkaitan dengan neoliberalisme secara mendalam.

Untuk menutup, kami ingin berpesan bahwa membaca, menulis, dan mengkaji tentang neoliberalisme hanyalah satu langkah kecil. Pada akhirnya, pengetahuan kita akan krisis dan kapitalisme bukan hanya bermanfaat untuk menambah wawasan kita, namun juga untuk menginspirasi perlawanan dan menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam semangat itulah, kami menyajikan edisi Jurnal IndoPROGRESS kali ini.

Selamat Membaca dan Salam. ¶

Untuk pemesanan hubungi: resistbook[at]gmail.com

http://indoprogress.com/indoprogress-iii-januari-2013/