Category Archives: Politics

Sondang, a fiery young man with a mission

Posted on by
Reply

Sondang, a fiery young man with a mission

Iqra Anugrah, Columbus, Ohio | Sat, 12/17/2011 3:41 PM

Link: http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/17/sondang-a-fiery-young-man-with-a-mission.html

*Picture created by Budi Winursito

The Arab Spring started when Mohamed Bouazizi, a young Tunisian street vendor, burned himself alive to protest his dissatisfaction with the Ben Ali regime.

Here in Indonesia, the nation was shocked by the self-immolation of Sondang Hutagalung, a 22-year-old university student and activist who set himself on fire during a protest in front of the State Palace in Jakarta on Dec. 7.

Using his body and his life as a medium to convey a message, he expressed his criticism and disappointment with the political elite.

His death and courage soon became a topic in the media and for discussion in the public sphere. Sondang was no mediocre activist. An admirer of Sukarno’s ideas, Sondang was actively involved in various human rights groups and civil society initiatives, such as Kontras, Sahabat Munir and many others. Throughout his life, he helped many victims of human rights abuses receive justice.

And yet, Sondang was also one of us. A bright law student at Bung Karno University who did well in his studies, he had a family, friends, and even a girlfriend.

As an ordinary Indonesian citizen, his concern about the nation trumped the lip service and rhetoric from the political class.

However, the big question is what was the message he was trying to communicate through his self-immolation?

Different interpretations and debates on the meaning and impact of his action have abounded. Was it a symbol of a pessimistic frustration? Was it a call for resistance? Some of us even criticized, labeled and judged his act as “useless” or “not in line with religious teachings”.

Nevertheless, I believe all of those interpretations are wrong. I understand Sondang’s deed differently.

His self-immolation captured the current desperation that we feel as a nation. Despite the fact that we live in a democratic age, formal political channels have been hijacked and dominated by vested political interests, overriding power of capital in our public sphere and ignorance of our own history.

Sondang’s message was not apocalyptic. Instead of pessimism, he shed light and gave us hope, as if he knew that his message would set us on fire to continue his struggle.

What makes his action more honorable is that rather than avoiding death, he embraced it. We may never know what was in his mind. But one thing is for sure: His message is even stronger than ever. As leftist independence fighter Tan Malaka once said, “My voice will be even louder from my grave.”

Linking Sondang’s death to a narrow interpretation of his fate in the afterlife or his attempt to change the political situation will cheapen the real meaning of his message and sacrifice for us.

Likewise, mourning his death excessively or, as many of our politicians are doing, hijacking the message of Bung Sondang while expressing condolences will also distort the spirit of his message.

The heroic case of Sondang is, essentially, a mandate for us to carry on with our lives. It is our duty, who are still alive, to continue his works for a more democratic and just Indonesia.

He who chose to set himself ablaze is a reminder of the importance of life, not the celebration of death, in civic engagement.

After this despair, what we need is a firm commitment and a practical manifestation of the legacy of Sondang.

In the context of our politics, critical attention must be given to human rights abuses, economic and welfare disparities, capital-driven politics and disrespect with lack of rule of law — issues that had been a focus for Sondang.

Moreover, this particular episode in our history reminds us to rethink the relevance of the student movement and its potential to transform our corrupt political landscape.

In the end, the brave attempt of Sondang sent us a signal of a possibility of revolutionary politics. Here, “revolutionary” should not be translated into a radical structural change or a drastic moment of rupture, but rather a gradual process to transform our democracy as deliberatively as possible.

Optimism, albeit cautious, is always better than despair. That, comrade Sondang, you have shown us.

The writer, a graduate of Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, is pursuing a master’s degree in political science at Ohio University, US.

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

Posted on by
1

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

*Yusran Darmawan

Puluhan mahasiswa Indonesia di Ohia Amerika Serikat, Selasa (13/12/2011) waktu setempat, berunjuk rasa soal kematian Sondang yang tewas dalam aksi bakar dir.

Unjuk rasa atas tewasnya Sondang Hutagalung akibat aksi bakar diri tidak hanya berlangsung di Indonesia, tetapi juga dilakukan di Amerika Serikat (AS). Selasa (13/12/2011) waktu setempat, puluhan mahasiswa Indonesia berunjuk rasa di Athens, Ohio, AS, untuk menyatakan solidaritas atas tewasnya Sondang.

Yusran Darmawan, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat, melaporkan, dalam unjuk rasa itu mahasiswa membentangkan poster dan menyanyikan lagu perjuangan di depan gerbang utama kampus Ohio University (OU). Mereka dikoordinasi oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (Permias) Athens yang dipimpin Yazid Sururi.

Menurut Yusran, aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Indonesia, tetapi juga beberapa mahasiswa internasional. Beberapa mahasiswa Amerika yang sebelumnya tergabung dalam gerakan Occupy Ohio, yang merupakan rentetan aksi Occupy Wall Street dan kemudian menyebar ke seluruh AS dan dunia internasional, ikut bergabung dengan aksi ini.

Aksi ini juga diikuti dengan pembagian selebaran yang berisikan apa yang terjadi di Indonesia, serta pernyataan sikap agar Pemerintah Indonesia memerhatikan aspirasi gerakan sosial dan mencermati harapan banyak elemen masyarakat yang tidak tersalurkan.

Menurut Presiden Permias Athens Yazid Sururi, aksi ini adalah pernyataan solidaritas bersama. “Kami tidak hendak mempersoalkan metode yang dipilih Sondang, sebagaimana yang dipermasalahkan banyak pihak di Tanah Air. Kami melihat substansi yang dikemukakan bahwa terdapat sejumlah agenda mendesak di bidang hak asasi manusia dan keadilan yang seharusnya direspons dengan cepat,” kata Yazid seperti dilaporkan Yusran.

Ia menuturkan, aksi ditempuh setelah mengadakan diskusi secara intens sebelumnya selama beberapa kali dengan beberapa mahasiswa Indonesia dan mahasiswa internasional yang memiliki perhatian yang sama atas penegakan hak asasi manusia serta hasrat yang sama terhadap keadilan dan kesetaraan.

Menurut Yazid, aksi Sondang ini sempat menghebohkan beberapa elemen gerakan sosial di Amerika, khususnya di kota kecil Athens. Terlebih lagi, aksi tersebut dimuat dalam beberapa media besar, antara lain The Washington Post. Beberapa mahasiswa internasional lalu menganalisis kejadian itu dan membandingkannya dengan aksi bakar diri yang dilakukan seorang pemuda di Tunisia.

Megan Snow (25), warga Amerika yang tengah belajar di Program Pascasarjana bidang South East Asian Studies, juga mengikuti aksi ini sejak awal. “Saya selalu sedih setiap kali mendengar berita tentang pemuda yang bakar diri. Bagi saya, persoalan yang mendesak adalah mengungkap apa alasan yang menjadi motif aksi tersebut,” katanya saat membentangkan spanduk bertuliskan “No More Victim”.

Aksi ini sempat menghebohkan Court Street, tempat dilangsungkannya aksi ini. Namun, aksi itu tidak sampai memacetkan arus lalu lintas sebab tujuannya hanyalah untuk menyampaikan informasi bahwa seorang pemuda Indonesia tewas karena bakar diri demi perubahan sosial.

Beberapa pengguna jalan yang tertarik langsung singgah untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi. Sementara itu, sebagian lainnya tetap melintas setelah sebelumnya membaca selebaran yang dibagikan. Beberapa pengemudi kendaraan bermotor juga langsung membunyikan klakson sebagai pertanda dukungan. Ada pula yang singgah dan meneriakkan dukungan.

Senada dengan itu, Lizzy (23), mahasiswa Political Science, juga merasa simpati atas aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia tersebut. Awalnya, Lizzy hanya melintas. Namun saat melihat aksi itu, ia langsung bergabung sebab memiliki keterikatan batin dengan Indonesia. “Saya belum pernah ke Indonesia. Tapi beberapa sahabat saya ada di sana. Saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa besar, sepanjang aspirasi pemudanya bisa didengarkan. Ini yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia di masa depan.”

Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/12/14/23065228/Mahasiswa.Indonesia.di.Amerika.Unjuk.Rasa.atas.Kematian.Sondang

Dari Wall Street hingga Court Street: Politik Resistensi di Jantung Sang Imperium

Posted on by
Reply

Dari Wall Street hingga Court Street

Politik Resistensi di Jantung Sang Imperium

Iqra Anugrah, Kandidat Master ilmu politik di Ohio University, AS

Link IndoPROGRESS: http://indoprogress.com/2011/10/31/dari-wall-street-hingga-court-street/

Image

Sumber: http://www.theblogmocracy.com/wp-content/uploads/Occupy-Wall-Street-Joined-by-NYC-Transit-Union-01.jpg

Occupy Wall Street!

MENGAPA Wall Street?[i] Wall Street adalah nama sebuah jalan di kota Manhattan, New York, Amerika

Serikat, tempat dimana korporasi-korporasi raksasa finansial dunia berbasis. Semenjak krisis ekonomi yang terjadi pada 2008, para bankir atau yang secara akademik disebut monopoly finance-capital, dianggapsebagai biang keladi penyebab krisis. Tapi lebih dari itu, ketika kalangan monopoly finance-capital ini bangkrut, mereka malah mendapatkan bonus yang sangat besar dari dana talangan yang dikucurkan oleh pemerintah dan bank sentral AS. Sementara pada saat yang sama, mayoritas rakyat AS kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tinggal, penurunan tingkat pendapatan, dan tingginya biaya pendidikan dan kesehatan akibat krisis tersebut.

Kondisi ini tentu saja mendatangkan amarah. ‘Jika ekonomi membaik kalianlah (1%) yang menikmati keuntungannya, sementara jika ekonomi memburuk kamilah (99%) yang mesti menanggungnya.’ Tapi, kemarahan adalah soal lain dan gerakan adalah hal lain pula. Dalam masa krisis, kemarahan yang diorganisasikan menjadi sebuah gerakan bersama bukan hal yang mudah dilakukan. Tetapi, para aktivis tak henti-hentinya menyuarakan pentingnya sebuah aksi bersama dari rakyat yang disengsarakan oleh krisis. Hasilnya adalah sebuah aksi yang menduduki Wall Street. Ribuan warga Amerika Serikat dari berbagai latar belakang – tua-muda, lelaki-perempuan, kelas menengah, pengangguran, mahasiswa, dosen, aktivis, berbagai intelektual kenamaan, dan warga-warga yang simpatik melibatkan diri dalam sebuah pergerakan bernama Occupy Wall Street (OWS)[ii]. Mereka turun ke Wall Street dan jalan-jalan lain sebagai reaksi dan aksi nyata atas ketidakpuasan yang mereka rasakan, terutama dalam hal kesulitan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, dan pembajakan jalur-jalur politik demokratis oleh segelintir penguasa dan pemegang modal.

Dalam waktu singkat, gerakan Occupy segera menjalar dengan cepat ke berbagai tempat lain di Amerika[iii] maupun dunia[iv]. Terinspirasi dari berbagai demonstrasi dan gerakan sebelumnya, seperti demonstrasi di Tahrir Square di Kairo, Mesir, demonstrasi buruh dan pekerja di Wisconsin, dan pendudukan di Spanyol dan Israel, OWS adalah sebuah inisiatif demokratis yang kreatif, di mana proses-proses politik yang deliberatif kembali dipraktekkan di level masyarakat atau orang biasa. Para pendemo, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang dan bahkan afiliasi politik, mendiskusikan tuntutan dan agenda apa saja yang perlu diperjuangkan. Tak lupa, berbagai urusan teknis dalam proses ‘pendudukan,’ seperti sanitasi, makanan, tenda, tempat menginap, dan banyak hal lain juga dirundingkan secara demokratis, tanpa adanya figur pemimpin maupun struktur atau hierarkhi organisasi yang jelas.

Slogan ‘We are the 99%’[v]- kita adalah 99%, menjadi pesan utama yang dikumandangkan oleh gerakan ini. 99% adalah simbol dari mayoritas rakyat Amerika dan dunia yang mengalami kesamaan pengalaman dan perjuangan dalam menghadapi kesulitan hidup yang diakibatkan oleh struktur ekonomi, sosial, dan politik yang eksploitatif karena didominasi oleh the 1%, sang 1%, yaitu kelas penguasa dan kapitalis pada umumnya. Berbagai intelektual progresif, seperti Slavoj Sizek[vi], Cornel West[vii], Naomi Klein[viii], Judith Butler[ix], dan Noam Chomsky[x] juga ikut mendukung gerakan ini dan bahkan turun ke jalan, bergabung langsung bersama para demonstran untuk menyatakan solidaritas mereka.

Ada apa di Court Street?

Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Court Street. Court Street adalah sebuah nama jalan di kota Athens, Ohio, yang juga terletak dekat dengan kampus Ohio University (OU), di mana saya sedang berkuliah sekarang. Sebagai bagian dari gerakan Occupy, di kota Athens dan kampus OU, gerakan OccupyOhioU atau Occupy Athens juga dimulai[xi]. Selama satu minggu, dari tanggal 16 hingga 21 Oktober, mahasiswa, dosen, dan warga Athens bergabung untuk ‘menduduki’ kampus OU, melakukan berbagai kegiatan seperti diskusi, malam renungan, long march, dan kuliah umum untuk mensosialisasikan agenda gerakan Occupy[xii].

Gerakan ini, yang diinisiasi oleh berbagai elemen mahasiswa dan warga Athens, seperti OU Young Democratic Socialist (YDS), atau perkumpulan mahasiswa demokratik sosialis, dan United Campus Ministry (UCM), sebuah organisasi lintas iman di Athens, juga didukung oleh berbagai dosen dan warga Athens pada umumnya. Tidak hanya itu, beberapa aktivis gerakan Occupy, seperti dari Washington D.C juga datang langsung ke Athens untuk memberikan dukungan mereka. Diskusi dan sosialisasi mengenai isu-isu nasional dan lokal, mulai dari pemotongan anggaran pendidikan dan pinjaman untuk mahasiswa, pembatasan hakhak berserikat, dominasi bank-bank besar, transparansi dalam pembuatan kebijakan di universitas, hingga isu-isu seperti harga sewa apartemen, sistem sanitasi, dan jaminan air bersih dibahas secara terbuka, bebas, dan beradab. Serangkaian kuliah umum dari berbagai profesor OU yang membahas berbagai topik mulai dari gender dan gerakan sosial, pendidikan, neoliberalisme, hingga pergerakan mahasiswa juga digelar dan menjadi forum belajar bersama yang interaktif.

Relevansi isu-isu lokal di negara bagian Ohio

Bersamaan dengan keadaan politik nasional Amerika yang menghangat, terutama menjelang Pemilu Presiden 2012, suhu politik di Negara Bagian Ohio juga turut memanas, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik dan potongan-potongan bagi anggaran publik. Perlu diketahui, Ohio, terutama di beberapa titik seperti Athens dan Columbus, adalah kantong-kantong pendukung Partai Demokrat dan bahkan memiliki kecenderungan yang sangat liberal dan progresif. Ohio juga dapat dikategorikan sebagai tempat yang pergolakan politiknya paling dinamis di Amerika Serikat.

Salah satu isu yang sedang menghangat di Ohio adalah Senate Bill 5 atau yang biasa disingkat sebagai SB5, yaitu sebuah rancangan undang-undang yang disinyalir akan membatasi hak-hak berserikat dan negosiasi di tempat kerja (collective bargaining) dan memotong anggaran untuk sektor publik dan para pekerja publik, seperti pemadam kebakaran, perawat, dan guru sekolah[xiii]. Menurut We Are Ohio, sebuah kelompok advokasi dan lobi yang menentang penerapan SB5 dan mengampanyekan warga Ohio untuk memilih ‘tidak’ pada referendum untuk SB5, rancangan undang-undang ini akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan publik di Ohio. Tidak hanya para pekerja sektor publik, profesor dan dosen di universitas-universitas di Ohio juga akan kehilangan hak untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif. Gaji untuk pekerja sektor publik dan anggaran publik konsekuensinya akan dipotong, yang juga akan berdampak pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Di OU sendiri, selama satu bulan terakhir terdapat berbagai rangkaian acara yang mengampanyekan agenda-agenda progresif. Belum lama ini, Jesse Jackson, seorang aktivis hak-hak sipil dan pendeta Baptis terkemuka di Amerika yang pernah aktif di gerakan hak-hak sipil bersama Martin Luther King Jr. di tahun 1960an, datang ke kampus OU untuk memberikan kuliah umum dalam rangka memperingati visi ‘The Great Society’ dan ‘War on Poverty’ yang dicanangkan oleh Presiden Lyndon Johnson, yang juga memberikan pidatonya di OU pada tahun 1964[xiv]. Dalam kuliahnya, Jesse Jackson menekankan bagaimana ketimpangan ekonomi semakin merebak di Amerika, relevansi visi ‘The Great Society,’ dan bagaimana memperjuangkan agenda-agenda progresif seperti kesejahteraan, distribusi ekonomi yang lebih adil, dan hak-hak bagi kelompok-kelompok yang termarjinalkan seperti perempuan, pekerja, kelompok minoritas, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan yang lain, Alden Library, perpustakaan OU, juga menghadirkan seri kuliah tematik, dengan fokus pada pergerakan buruh di Amerika[xv]. Dua seri kuliah pada bulan September dan Oktober, yang pertama tentang pergerakan buruh tambang di bagian tenggara Ohio, dan yang kedua tentang sejarah dan perkembangan Industrial Workers of the World (IWW) atau Wobblies, salah satu serikat buruh yang paling terkemuka di Amerika, mendapat respon yang cukup antusias dan semakin mewarnai rangkaian acara dan usaha untuk memperjuangkan agenda progresif di Ohio dan Amerika.

Anatomi Resistensi: Aksi dan Narasi

Gerakan Occupy adalah suatu bukti bagaimana sebuah gerakan progresif melakukan usaha-usaha yang kreatif demi mewujudkan suatu masyarakat yang lebih demokratik. Menyebar dengan cepat tanpa dikomandoi oleh organisasi atau pemimpin tertentu, gerakan Occupy menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tentu saja, setiap upaya untuk mengubah dunia tidaklah mudah. Sudah ada beberapa kejadian bagaimana aksi-aksi gerakan Occupy dikacaukan oleh segerombolan oknum yang melakukan tindakan kekerasan. Di New York, para aktivis OWS yang melakukan aksi kolektif untuk menarik uang dan menutup rekening bank mereka di bank-bank besar seperti Chase Bank dan Citi Bank, dilaporkan oleh pihak bank ke polisi dan ditangkap[xvi]. Di Oakland dan Cleveland, aksi damai para peserta Occupy dibubarkan oleh tindakantindakan kekerasan dari pihak polisi[xvii]. Bahkan di OU dan Athens, acara Occupy mengalami penurunan peserta yang cukup drastis dikarenakan oleh faktor cuaca, yaitu hujan yang cukup deras selama beberapa hari terakhir aksi Occupy. Tidak sedikit juga jumlah orang yang menyuarakan skeptisme maupun kritik terhadap tujuan dan aktivitas gerakan Occupy.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan itu tidak menyurutkan antusiasme dan komitmen para penggerak gerakan Occupy. Salah seorang warga Athens, misalnya, menyebutkan bagaimana dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun dia sudah memiliki pengalaman yang panjang dan gelar S2. Seorang ibu yang sudah mulai lanjut usia juga menuturkan bagaimana dia dan keluarganya harus menjual rumah dan pindah ke rumah yang lebih kecil untuk membayar hutang dan kebutuhan hidupnya. Ada lagi kisah seorang veteran Perang Korea yang sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang semena-mena dan ekspansionis. Tidak hanya itu, saya juga menyaksikan bagaimana sebuah proses kreatif dan eksperimental akan praktek demokrasi secara langsung yang dilakukan oleh komunitas di ruang public secara terbuka terlaksanakan. Bahkan ketika beberapa anak sekolah dasar menyuarakan pendapatnya yang cerdas dalam sebuah diskusi tentang akses terhadap air bersih, semua orang diam dan menyimak dengan seksama. Hal yang sama juga terjadi ketika saya, yang notabene bukan warga negara Amerika, mengutarakan pendapat saya di dalam forum mengenai ketidaksetujuan saya terhadap pemotongan anggaran pendidikan untuk universitas, yang ditanggapi dengan hangat dan aktif oleh para peserta aksi.

‘Menembus’ jantung sang Imperium

Dalam sebuah rapat OU YDS, seorang rekan menceritakan pengalamannya ketika konferensi pers yang diadakan untuk menyambut kedatangan Jesse Jackson berlangsung. Dia dan beberapa mahasiswa dari OU YDS membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Kemiskinan adalah Gejala, Kapitalisme adalah penyakitnya.’ Selepas konferensi pers, Jesse Jackson mendatangi para mahasiswa tersebut dan berkata, ‘bung, saya pikir anda benar.’

Di saat yang bersamaan, jalur-jalur politik institusional di Amerika seakan-akan mengalami banyak kebuntuan. Obama, yang menekankan kepada kompromi bipartisan dengan pihak Partai Republik, dikritik habis-habisan oleh banyak kelompok dan pendukung politik progresif di Amerika, karena ketidakmampuannya untuk menekan agenda progresif ataupun sekedar membuat kompromi yang lebih cepat tanpa harus terlalu tergantung pada pihak Partai Republik.

Apa yang terjadi di Amerika sekarang adalah sebuah bukti bagaimana transformasi kapitalisme terjadi baik dalam hal struktur dan strategi. Yang kita saksikan sekarang adalah Imperium Kapitalisme, yang memiliki ‘jurus’ kebijakan publik Neoliberal, yang mengawinkan modal dan kuasa, berusaha mengontrol populasi melalui berbagai cara, mulai dari korporasi, media, bahkan aparatus militer.

Oleh karena itu, massa yang sadar, beserta elemen-elemen masyarakat demokratik lainnya, mulai dari serikat buruh, pengangguran, komunitas akademik, anak muda, dan kelas menengah Amerika pada umumnya, juga perlu melakukan transformasi atas struktur dan bentuk perjuangan yang dapat secara efektif mengoreksi kesalahan dan bahkan mentransformasi kebuntuan Sang Imperium. Tidak perlu diragukan bahwa ini akan memakan waktu yang cukup panjang dan menuntut pendekatan yang kreatif, terutama karena imajinasi politik kita yang terbatas dalam rejim aliansi modal dan kuasa. Namun demikian, justru sekaranglah saat yang paling tepat untuk memperjuangkan politik resistensi, sebuah politik yang menolak hegemon dan bukan untuk menciptakan utopia baru, melainkna untuk memunculkan dan menjaga

kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dalam hidup, yaitu kekayaan pengalaman dan dimensi hidup serta hak-hak kita sebagai bagian dari 99% warga dunia.***

[1] “Hundreds of Occupy Wall Street protesters arrested”, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15140671

[1] Occupy Wall Street http://occupywallst.org/

[1] Karla Adam, “Occupy Wall Street protests go global”, http://www.washingtonpost.com/world/europe/occupy-wall-street-protests-go-global/2011/10/15/gIQAp7kimL_story.html

[1] Karla Adam, “Occupy Wall Street protests continue worldwide”, http://www.washingtonpost.com/world/europe/occupy-wall-street-protests-continue-world-wide/2011/10/16/gIQAcJ1roL_story.html

[1] We are the 99% http://wearethe99percent.tumblr.com/

[1] Amy Lee, “Slavoj Zizek Joins Occupy Wall Street”, http://www.huffingtonpost.com/2011/10/10/slavoj-zizek-occupy-wall-street_n_1003566.html

[1] Nick Carbone, “Cornel West Arrested Again at Occupy Protest”, http://newsfeed.time.com/2011/10/22/cornel-west-arrested-again-at-occupy-protest/

[1] Nick Pinto, “Naomi Klein to Occupy Wall Street: Get Organized”, http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2011/10/naomi_klein_to.php

[1] Joshua Eton, “Noam Chomsky at Occupy Boston Saturday”, http://www.occupyboston.org/2011/10/18/noam-chomsky-at-occupy-boston-tomorrow/

[1] Justin Elliott, “Judith Butler at Occupy Wall Street”, http://www.salon.com/2011/10/24/judith_butler_at_occupy_wall_street/

[1] OccupyOhioU http://twitter.com/#!/occupyohiou

[1] “Occupy OhioU”, http://thepost.ohiou.edu/category/tags/occupy-ohiou

[1] We Are Ohio http://www.weareohio.com/landing/eternvid.html

[1] George Mauzy, “Rev. Jesse Jackson solicits students’ help in war against poverty”, http://www.ohio.edu/compass/stories/11-12/9/Jesse-Jackson-visit.cfm

[1] “Fall 2011 Theme: There’s Power in a Union”, http://www.library.ohiou.edu/coll/diversity/fall11/

[1] Wendy Gittleson, “Occupy Wall Street Protesters Reportedly Arrested For Closing Their Accounts – Call the CEO”, http://www.addictinginfo.org/2011/10/15/occupy-wall-street-protesters-reportedly-arrested-for-closing-their-accounts-call-the-ceo/

[1] “Resisting the crackdown in Oakland”, http://socialistworker.org/2011/10/27/resisting-the-oakland-crackdown

Challenges for Indonesia’s diplomatic ambition

Posted on by
Reply

Challenges for Indonesia’s diplomatic ambition

By IQRA ANUGRAH

Special to The Japan Times

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20110719a3.html

BEPPU, Oita Prefecture — Indonesia has been busy recently in a number of international events. First, Jakarta hosted the East Asian World Economic Forum from June 12 to 13. Second, the incumbent President Yudhoyono attended the International Labour Organization Conference in Geneva on June 14 and delivered a keynote speech on the so-called Indonesian success in managing labors’ affairs and industrial relations during the 2008 Financial Crisis. Third, after his Swiss visit, the president traveled to Japan for a state visit to boost Japan-Indonesia relations.

These diplomatic activities seem to mark Indonesia’s increasing achievements and strategic importance in international politics. However, the development of Indonesian foreign policies needs to be confronted by realities at home. In a small town in East Java, a mother was criticized by her community after she revealed the scandal of school-sponsored cheating at her son’s school. Corruption scandals involving one of the functionaries of the president’s party tarnished the reputation of the government. Lastly, Ruyati, an Indonesian domestic worker, was sentenced to death in Saudi Arabia without receiving a proper trial and legal assistance from the Saudi Arabian and Indonesian governments.

The irony is that all of these things happened while Indonesia is promoting an image of an economically vibrant and politically democratic nation, when at the same time the state has not been able to promote the basic needs of its citizens nor protect them from coercion.

The migrant worker topic has sparked debate in Indonesia because the issue emerged shortly after the president’s claim of Indonesia’s success in labor affairs in Geneva, which is strikingly different in the case of Ruyati’s execution. In this case, it is safe to say that discrepancies exist between foreign policy expectations and domestic realities.

Becoming a regional power, increasing strategic influence on the global stage and receiving more coverage in international media are some examples of Indonesia’s hopes in its diplomacy. On the other hand, these aspirations are hindered by domestic challenges, in particular economic and welfare inequalities, as well as corrupted power politics among politicians.

The recent situation indicates weaknesses in Indonesia’s diplomatic strategies. There is a lack of bargaining power in dealing with foreign governments, not to mention a lack of knowledge in understanding socio-cultural contexts of other countries. In the Ruyati case, for example, the Indonesian Embassy in Riyadh was not informed about the execution plan. Even before this case, Indonesia’s diplomacy with Saudi Arabia was criticized for not upholding the interests of the nation and its people working abroad.

At a basic level, the Ruyati case is a reminder of the underlying problem of the migrant workers’ issue, which involves the government’s handling of the sending of workers abroad. In Ruyati’s case, the dispatching agency changed her age on official documents so that she could be sent overseas because she was not eligible to apply for a job at her age. Therefore, what should be targeted is the fundamental cause of this issue, which is the dictate of short-sighted needs for capital gain. A consequence of this tendency is that less attention is given to protecting citizens working abroad.

Nevertheless, there are a couple of potential strengths that can be explored by Indonesia to optimize its foreign policy; one of them is the role of Indonesian diaspora overseas. Indonesian diaspora, particularly students, university professors and lecturers, intellectuals and professionals have been active in improving Indonesia’s diplomatic performance through policy dialogues, academic activities, economic deals and cultural events. This group of Indonesians living outside of the country is also active in assisting Indonesian migrant workers.

The state must incorporate the potentials of Indonesian diaspora in contributing to Indonesia’s diplomacy, especially to protect citizens who have weaker bargaining power abroad such as migrant workers.

Reflecting on the current condition of Indonesian foreign policy, several implications and points must be noted.

First, as can be seen from the case of Indonesia-Saudi Arabia relations, cultural affinities should not be the only determinants in projecting foreign policies. In an emergency situation related to the fate of citizens, as happened in the case of Ruyati, strategic interests of the nations should be prioritized.

Second, domestic politics and values are intertwined with foreign policy, especially in the post-authoritarian era, which facilitates the democratization of foreign policy. A new direction of Indonesia’s foreign policy should be able to understand this reality since foreign policy is a reflection of what happens at home.

Iqra Anugrah, a master’s candidate at the Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, is active in the Indonesian Students’ Association in Japan and various student groups. The views expressed here are entirely his own (twitter:@libloc)


Disaster Politics and Non-Traditional Security in the Asia-Pacific

Posted on by
Reply

Disaster Politics and Non-Traditional Security in the Asia-Pacific

http://global-politics.co.uk/blog/2011/04/17/disaster-politics/

The recent series of disasters in Japan has prioritized the importance of disaster mitigation. Starting from earthquakes and tsunamis in Tohoku area which are still continuing, followed by nuclear power plant issues in Fukushima which has already reached level 7, the highest emergency level in international nuclear standards, the calamities have caused an enormous number of victims and internally-displaced people. There have been growing concerns not only in Japan, but also in the rest of the world on how to handle the situation. Putting aside the powwows in the media, there is a popular push for a greater transparency from the authorities, especially from the Japanese government and TEPCO or Tokyo Electric Power Company following their handling of Fukushima nuclear power plant crisis.

Reflecting from the Japanese experience, there are two lessons learned from this case. First, regionally speaking, the Asia-Pacific possesses the same vulnerability as Japan in facing the danger of disasters. Second, it is clear that disaster issues have a significant political and security dimension. In the discipline of International Relations, the risk of natural disaster, along with a variety of other problems such as disease epidemic and climate change, is categorized under the umbrella of Non-Traditional Security Threats or NTS. Whereas traditional security perspective focuses on state as the main agent and perpetual threat in international politics and puts more emphasis on military-based measures, NTS threats are largely nonmilitary, asymmetric, and transnational in nature. Japan’s situation is an obvious example of NTS challenge, which requires an immediate effort of “securitization”.

Politics of Disaster

To securitize and mitigate the impacts of disaster, a collaboration of state and societal responses is essential for an effective disaster mitigation policy. Despite many criticisms on the transparency of the administration, Japan has shown how the combination of sound public policy and social solidarity among citizens complemented with a good infrastructure and relief system is the key to bring about post-disaster stability.

The question that needs to be posed is how to implement such kind of policy at regional level, especially in the Asia-Pacific where there is a high level of disaster vulnerability and diverse profiles of socio-economic, demographic, and mitigation systems. The use of nuclear energy and its socio-political effects are also another factor which will also trigger various pros and cons in the public space As a geographically vulnerable region, it is imperative for every regional actor in the Asia-Pacific to develop regional mechanism to tackle NTS challenges, in order to promote regional resilience and readiness in the field of NTS, in particular to promote disaster preparedness among the policymakers as well as the citizens.

The spotlight should also be directed to the developing part of the Asia-Pacific, for instance Indonesia, the Philippines, and other countries in Southeast Asia to name a few, considering the fact that these countries, which are lacking capacity in disaster management, have been frequently affected by natural calamities, such as the Indian Ocean Tsunami in 2004 and the Kestana Typhoon in 2009. In the light of this argument, the move for transnational and regional initiatives is more important than ever.

Changing Contour of Japanese Politics

The unpredictable natural catastrophe in Japan will reshape the domestic, regional, and international dynamics of disaster politics in the upcoming years in many ways.

First, compared to many other countries, even the developed ones, Japan has set the standard on disaster mitigation and the management of its impacts. The secret of Japan’s competence in maintaining social order and solidarity lies in the close cooperation between state and society, manifested in public policies and infrastructures, and more importantly, ethical values of solidarity, orderliness, and altruism. It is important to note that this spirit is not built overnight, but a result of incentive-based policies of encouraging the value of social cohesion as a virtue.

Second, the current condition of the Fukushima story indicates that although the Japanese government has done the right thing, there is a lack of transparency from the government and TEPCO in dealing with the nuclear issue. In order to gain the public trust, it is necessary to have a better communication with the citizens; otherwise the public distrust may continue to grow.

Third, the disaster has unexpectedly transformed the nature of Japanese politics. For the incumbent Democratic Party of Japan or DPJ, who is a newcomer in Japanese politics, this is a test for the party’s competency in responding to public demands. Concurrently, we also witness the rise of alternative politics and social movement in Japan, as can be seen in the latest anti-nuclear protests in Tokyo.

Japanese Lessons for Vulnerable Asia-Pacific

There are a couple of steps that can be taken into future consideration for the Asia-Pacific in the aftermath of the tragedy in Japan.

The existing regional mechanism for NTS challenges should be translated into a set of concrete policies and action plans. At the moment, ASEAN has a number of agreements on NTS. However, it is crucial to implement this instrument not only within the institution, but also with other entities as well. Joint cooperation on NTS between China and ASEAN, for example, ought to be executed in a more concrete manner.

In regards to people’s participation in disaster mitigation, what the region needs now is the state capability to integrate social solidarity in the policy framework of disaster management, as exemplified by Japan. Furthermore, the media should also act as the channel of impartial information and reporting of the truth, rather than the tool of instigating public panic. Last but not the least, enhancing the state capacity in the Asia-Pacific will be the key in coping with the hazard of disaster and other NTS threats. At the end of the day, it is the state that should act and take the lead.

*Iqra Anugrah is a Master student at Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. He is actively involved in a number of student movements.

The Politics of Heresy

Posted on by
Reply

http://www.global-politics.co.uk/blog/2011/03/05/heresy/

The Politics of Heresy

Let’s take a rest from talking about the revolution. While the Arab Peninsula is now experiencing a series of demonstrations demanding for greater political and social reforms, what has happened in Indonesia in the last couple of weeks seems to deserve attention.

In this world’s biggest Muslim nation which embarks upon the path of democracy, three threats on interfaith tolerance have just occurred. First, in Pandeglang, Banten, the attack on the Ahmadiya community has caused at least three deaths and several injuries. Second, just a couple of days after the Ahmadiya incident, three churches in Temanggung, Central Java were attacked and destroyed by angry mobs during a blasphemy trial. Third, Pondok Pesantren YAPI, a Shiite Islamic boarding school in Pasuruan, East Java was also attacked by an unknown group of assailants.

These cases clearly are a setback upon pluralism and further democratization of Indonesia. These religious minorities are part and parcel of Indonesian society, meaning that they have been a part of community and contributed significantly as members of society. The problem comes when due to the major differences in doctrines and religious interpretations, some of these groups, such as the Ahmadis, are considered as heretics. Using this “heresy” issue, a significant number of politicians and public officials use this opportunity to declare Ahmadiya as heretics, and thus, legitimize calls for the banning of its teaching and propagation activities. One of the major initiators of this proposal is Religious Affairs Minister and Chairman of the Islamist Party PPP, Suryadharma Ali. At local level, this plan has been endorsed by the Governor of East Java, Soekarwo, through a Governor’s Decree which outlaws the spread of Ahmadiya ideas and the usage of Ahmadi symbols, especially in mosques and educational institutions.

This politicization of heresy is supported by the President’s indecisiveness and lack of leadership in upholding religious freedom even for those who are considered as heretics. This risk-averse attitude explains why President Yudhoyono’s government leaves the matters now to the lower-ranking officials at local level. A rising rate of violent activity, especially towards religious minorities committed by Islamic fundamentalist groups such as the Islamic Defender Front (FPI) and others has jeopardized the President’s credibility. Indeed, the FPI has staged a number of protests and gatherings to demand the prohibition of Ahmadiya teachings and usage of Islamic symbols and even gone as far as threatening to wage a ‘revolution’ if the government does not disband the Ahmadiya. The Indonesian Council of Ulemas or MUI’s fatwa (religious edict) on the heretic elements of Ahmadiya’s religious principles in 1980s has also triggered a series of violent actions towards the Ahmadis. A number of MUI’s branches in some provinces, cities, and regencies have even asked the local government to assist in banning Ahmadi teachings.

Surprisingly, East Java’s branch of Nahdlatul Ulama (NU), a moderate Islamic mass organization which is famous as a bastion of moderation and tolerance and a home for many progressive Islamic intellectuals recently declares its support for East Java’s Governor Decree on the banning of Ahmadiya teachings and its dissemination. In the beginning of March, another demonstration organized by the Islamic Community Forum (FUI) at the heart of Jakarta also demands the government to dissolve the Ahmadiya despite the fact that the Ahmadi community in Indonesia (JAI) has been registered as a legal organization since a long time ago.

It is an alarming fact that this conservative rhetoric has reached even moderate organizations such as the NU and some politicians and MPs who even come from secular parties. Putting aside the debates on heresy and legal process of the three incidents, there have been some allegations regarding recent attacks and political powwows in response to these incidents. Some suspicions are addressed towards the attacks which happened all of a sudden and in a relatively short period of time (three incidents in a month). Furthermore, further political moves by FPI, other Islamic fundamentalist groups and some politicians have attracted many inquiries from the citizens in general. In the commemoration on NU’s 88th Anniversary Seminar in East Java, FPI Chairman, Habib Rizieq and Chairman of the secular Golkar Party, Aburizal Bakrie said that they feel ‘at home’ and ‘secure’ in NU community. The seminar, interestingly, was also attended by some other party cadres such as Anas Urbaningrum from the incumbent Democrat Party and KH Noes Iskandar SQ from the Islamist PPP. In the latest news report, FPI’s Chairman Habib Rizieq and some other representatives from the organization have entered the Presidential Palace to have a discussion with President Yudhoyono and other high-ranking state officials, such as Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, Internal Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Head of Jakarta Metropolitan Police Sutarman.

Judging from the current political situation, a political-economic analysis might be needed. A fluid and unpredictable coalition pattern of political parties along with the use of political violence and paramilitary groups in politics and the attempt to gain Islamic and populist credentials through the anti-Ahmadiya campaign are some perspectives that may help in seeing things more clearly. A better understanding of the political-economic nexus behind these political thugs like the FPI will explain who initiates these groups, what the real purposes behind them are, and whom the targets of this violent operation are. Since the state is now silent to debunk these mysteries, it is a primary task for civil society activists and concerned citizens to reveal the truth.

*Iqra Anugrah is a Master student at Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. He is actively involved in a number of student movements.

Posted on March 5, 2011

Neoliberalisme di Asia: Antara Mitos dan Realitas

Posted on by
Reply

Neoliberalisme di Asia: Antara Mitos dan Realitas

OLEH INDOPROGRESS ⋅ MARET 1, 2011 ⋅ TINGGALKAN KOMENTAR

Iqra Anugrah

Iqra Anugrah
Iqra Anugrah, Kandidat Master di Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. 

http://indoprogress.com/2011/03/01/neoliberalisme-di-asia-antara-mitos-dan-realitas/

PERTUMBUHAN, kemajuan, dan inovasi. Kata-kata ini seakan-akan menggambarkan citra Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, dalam pentas politik dan ekonomi global. Disebut-sebut sebagai kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Asia menjadi salah satu penggerak transaksi ekonomi global dan berbagai aktivitas trasnasional lainnya. Berbagai klaim atas kemajuan di Asia, seringkali dialamatkan kepada kebijakan ekonomi yang pragmatis dan “nilai-nilai Asia” (Asian Values). Penjelasan triumfalisme Asia ini kembali menghangat setelah Kishore Mahbubani (2008) menulis bahwa kebangkitan Asia juga merupakan kebangkitan peradaban non-Barat (The Rise of the Rest), yang berdasarkan kepada pragmatisme Asia dalam menghadapi tantangan global. Meskipun penafsiran ini dapat menggambarkan perkembangan taraf sosio-ekonomi dan posisi strategis global Asia, pembacaan ini cenderung simplisitik dan karenanya diperlukan suatu analisa yang lebih komprehensif

Dengan demikian,  pengujian kembali terhadap tesis-tesis ini diperlukan karena Asia sebagai sebuah entitas, meskipun memiliki banyak pencapaian, tidak lepas dari berbagai masalah. Berbagai macam survei, laporan, dan berita menunjukkan bahwa Asia masih merupakan salah satu ladang subur kemiskinan, kesenjangan, dan otoritarianisme. Kelesuan ekonomi Jepang, kebangkitan Cina, meningkatnya persaingan geopolitik dan keamanan serta arus demokratisasi semakin menambah kompleksitas Asia. Di tengah-tengah arus perubahan ini, neoliberalisme tetap bertahan sebagai sebuah pedoman bagi pemerintahan negara-negara dan regional order di Asia. Dominasi Neoliberalisme di Asia pada akhirnya berujung pada dua pertanyaan: bagaimana Neoliberalisme bekerja dan memengaruhi diskursus politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Asia dan bagaimana masa depan Neoliberalisme di Asia?

Apa itu Neoliberalisme?

Kesenjangan dan kontradiksi di Asia, muncul disebabkan oleh dominasi logika transnasionalitas dan logika pasar dalam dimensi politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dominasi ini seringkali menaklukkan otoritas negara-bangsa (nation-state) dan memarginalisasikan konsep lokalitas dan nilai-nilai lokal. Atas nama globalisasi dan kemajuan ekonomi, hasrat untuk mengundang arus kapital dan investasi menjadi panglima yang menuntut baik negara dan masyarakat untuk beroperasi menurut diskursus tersebut, yaitu Neoliberalisme, yang dapat diartikan sebagai free-marketism atau dominasi pasar bebas dan ekonomi laissez-faire sebagai suatu pandangan yang mendikte struktur pemerintahan dan hubungan internasional dalam suatu kawasan. Pengertian Neoliberalisme di sini, tidak hanya merujuk kepada konteks filsafat dan politik-ekonominya, tetapi juga merujuk kepada aspek sosiologis dan historisnya, yang sedikit banyak memengaruhi tata pemerintahan di Asia.

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar bahwa manusia dan institusi adalah agen rasional yang bergerak berdasarkan logika pasar yang murni, Neoliberalisme pada dasarnya memimpikan suatu utopia di mana efisiensi mekanisme pasar menjadi dasar dari segala aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Sosiolog kenamaan asal Perancis, Pierrer Bourdieau (1998) mengkritisi utopia ini sebagai sekedar sebuah fiksi matematis yang alih-alih mendasarkan klaim-klaimnya pada pembacaan yang objektif atas kondisi riil masyarakat, utopia ini malah dibangun atas dasar-dasar yang abstrak. Lebih lanjut lagi, Thorsen (2009) dalam penjelasannya mengenai Neoliberalisme menyatakan, Neoliberalisme secara esensial memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan Liberalisme modern dikarenakan oleh penekanannya pada mekanisme pasar yang sedikit atau tidak teregulasi sebagai pedoman yang utama dan menyeluruh bagi kehidupan publik.

Lalu, seperti apa mitos dan realitas neoliberalisme ini? Berikut ini beberapa contohnya:

Mitos 1: Neoliberalisme membawa kesejahteraan, keterbukaan dan perubahan

Realitas: Neoliberalisme meningkatkan kesenjangan dan justru melanggengkan kecenderungan otokratik pada sistem politik-ekonomi yang ada

Neoliberalisme (dengan huruf ‘N’ besar), selain dijadikan panduan kesuksesan ekonomi dan legitimasi politik berbagai rejim pemerintahan di Asia yang cenderung semi-demokratik, iliberal, atau otoriter, juga banyak dikritisi sebagai penyebab jatuhnya Asia ke dalam jurang Krisis Finansial 1998 dan merebaknya kebijakan publik yang kurang demokratis dan kurang peka terhadap permasalahan sosial, seperti pemangkasan anggaran sosial, kontrol terhadap serikat buruh, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi (Crotty & Dimsky, 1998; Hart-Landsberg, 2002). Neoliberalisme mengklaim, dengan memberikan komando politik dan ekonomi kepada pasar bebas maka kesejahteraan, keterbukaan, dan perubahan dapat digaransi. Namun demikian, ada beberapa fakta yang menarik bahwa janji-janji ini seakan-akan hanyalah bentuk lain dari “kesuksesan statistik” belaka.  Program restrukturisasi ekonomi a la IMF, Bank Dunia, dan institusi keuangan global lainnya, seperti relaksasi kontrol kapital oleh negara justru semakin menambah masalah baru, seperti yang terjadi di Indonesia dan Korea Selatan. Kesenjangan dalam standar hidup dan level sosio-ekonomi masyarakat semakin melebar dikarenakan kurang atau ketiadaan program-program sosial terutama di sektor kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Tidak hanya itu, kecenderungan otokratik dan koruptif pada sistem politik-ekonomi yang ada justru semakin langgeng. Tidak heran jika kartunis politik asal Meksiko, El Fisgon (2005) mengkritisi visi Neoliberal sebagai jauh panggang dari api. Indikator-indikator ekonomi secara makro ternyata tidak (pernah) cukup untuk dapat menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat.

Mitos 2: Neoliberalisme dapat bersanding mesra dengan retorika nilai-nilai Asia

Realitas : Neoliberalisme memanipulasi komunitarianisme Asia demi lancarnya arus kapital

Ada sebuah fakta yang menarik bahwa rejim neoliberal di Asia bekerja di bawah panjí “nilai-nilai Asia” yang berbasis komunitarianisme, baik itu Konfusianisme, Islam, dan lain-lain. Ironisnya, melalui slogan-slogan komunitarian inilah, rejim pembangunan otokratik (developmental state) menerapkan segenap agendanya yang berupa gabungan antara pendekatan liberal demi ekonomi pasar bebas transnasional dan pendekatan konservatif terhadap hak-hak sipil dan politik, atau disebut juga sebagai conservative free-marketism. Vedi Hadiz (2006) mengungkapkan bahwa meskipun retorika Asian Values seringkali dijadikan simbol perlawanan oleh para elit pemegang kekuasaan dan modal di Asia, pada kenyataannya kebijakan Neoliberal justru dipraktekkan oleh para elit di masing-masing negara tempat mereka berkuasa.

Lebih lanjut lagi, secara etnografis, hegemoni neoliberalisme dapat dilihat pada studi kasus Katharyne Mitchell (2004) tentang komunitas diáspora Hong Kong di Vancouver, Kanada, yang selain bermigrasi ke Kanada juga membawa sejumlah kapital yang cukup besar. Migrasi manusia dan kapital ini mengakibatkan perubahan pada lanskap sosial kota Vancouver, yang ditandai dengan menjulangnya gedung-gedung pencakar langit dan menyebarnya rumah-rumah megah yang disebut “rumah monster.” Migrasi dan perubahan lanskap sosial ini menyebabkan ketegangan antara warga Kaukasian, yang merupakan mayoritas di Kanada (White Canadians), yang menjunjung nilai-nilai liberalisme sosial yang bertumpu pada solidaritas dan kesetaraan dan pihak pemerintah yang didukung oleh asosiasi bisnis, akademisi, dan birokrasi yang memandang bahwa memastikan arus kapital dan daya saing dalam arus ekonomi global adalah keharusan sesuai semangat neoliberalisme. Pertentangan diskursus ini tercermin dalam manajemen dan konflik tata kota yang diwarnai oleh berbagai sentimen, dari kelas hingga etnisitas.

Dalam kaitannya dengan neoliberalisme, komunitarianisme Asia ibarat pepesan kosong, karena nilai-nilai yang dianggap identik dengan semangat komunitarianisme seperti solidaritas sosial, toleransi atas perbedaan dan keragaman serta penghargaan terhadap komunitas semakin tergerus oleh neoliberalisme.

Mitos 3: Neoliberalisme melemahkan kuasa negara-bangsa

Realitas: Negara-bangsa tidak melemah, melainkan bertransformasi dan memperkuat dirinya sesuai dengan logika neoliberal

Salah satu perdebatan terhangat mengenai Neoliberalisme adalah menafsirkan bagaimana Neoliberalisme memengaruhi negara dalam arus transnasionalitas. Kolumnis The New York Times Thomas Friedman (2005) dan ideolog Neokonservatif Francis Fukuyama (1992) menyatakan,  globalisasi (neoliberal) akan memudarkan batas-batas antar negara, membuat dunia datar (the world is flat), yang merupakan akhir dan puncak dari sejarah peradaba manusia (the end of history). Dalam nafas yang sama, meskipun memakai pradigma yang berbeda, dua pemikir kiri kontemporer, Michael Hardt dan Antonio Negri (2000) dalam Empire menafsirkan bahwa negara akan tunduk mengikuti arus kapital global. Bagi Hardt dan Negri, globalisasi neoliberal adalah kancah pertarungan antara kedaulatan modern yang ‘transedental,’  yang terpusat pada kekuasaan sang Pangeran (The Prince), yang ekuivalen dengan otoritas negara dalam berbagai bentuknya di konteks modern, vis-a-vis arus kapital yang ‘imanen’ yang menerjang batas-batas artifisial negara dan kedaulatan. Meskipun pada dasarnya kekuasaan negara dan kapital berpadu mesra pada awal perkembangannya, evolusi kuasa negara dari sekedar kedaulatan nasional (sovereignty) menjadi governmentalitas (governmentality) atau mekanisme untuk mengontrol warga negara menjadi titik mula perceraian dan konflik antara kedaulatan modern versus arus kapital transnasional yang mendikte kedaulatan dan melampaui batas-batas negara.

Sebaliknya, Aihwa Ong (2006), seorang antropolog terkemuka asal Asia Tenggara, berpendapat bahwa kapitalisme neoliberal tidaklah serta-merta melemahkan otoritas negara. Negara, dalam pandangan Ong, tidaklah melemah, melainkan menjadi semakin kuat karena ia bertransformasi dalam menghadapi transnasionalisme berdasarkan logika neoliberal. Dengan demikian, neoliberalisme, menurut Ong, adalah sebuah pengecualian (neoliberalism as exception) yang menjustifikasi berbagai praktek kekuasaan dan tata negara demi lancarnya arus kapital global ke dalam negara-bangsa. Praktek kekuasaan ini dijuluki sebagai graduated sovereignty, sebuah konsep pemerintahan yang menerapkan berbagai teknologi, dalam paradigma Foucaldian atau mekanisme inklusi dan eksklusi, memberi akses dan keuntungan dan juga membatasi akses tersebut terhadap sebagian kelompok dalam populasi suatu negara-bangsa. Kontrol militer atas aktivitas serikat buruh di Indonesia, promosi Islam Hadhari sebagai bukti kompabilitas nilai-nilai Asia dengan kapitalisme global, suka duka buruh migran perempuan, hingga berbagai zona ekonomi spesial di China dan Hong Kong adalah beberapa contoh bagaimana graduated sovereignty telah berhasil membawa developmentalisme menuju fase yang lebih sesuai dengan kuasa arus kapital global, yaitu post-developmentalisme yang juga tidak meninggalkan elemen-elemen otokratiknya.

Oleh karena itu, selain sebagai sebuah ideologi hegemonik, neoliberalisme (dengan huruf ‘n’ kecil) juga perlu dipahami sebagai seperangkat teknologi yang menyelaraskan dan memanipulasi kuasa negara, terutama dalam politik dan budaya, terhadap arus kapital global (Ong, 2007).

Perlunya Diskursus Alternatif

Derasnya pengaruh media sosial seperti Facebook dan Twitter serta pengaruh Revolusi Arab, membuat Asia kembali menyaksikan pergolakan dunia pasca Krisis Finansial 1997. Pergolakan ini sedikit banyak juga memengaruhi konstelasi politik-ekonomi dan keamanan di Asia Timur dan evolusi norma-norma regional di Asia Tenggara, yang merupakan suatu pertanda bahwa another Asia is possible. Namun demikian, perlu disadari bahwa Neoliberalisme masih merupakan diskursus hegemonik di Asia. Hardt dan Negri berpesan bahwa runtuhnya batas-batas dan kemunduran otoritas negara-bangsa baik dalam konteks global maupun nasional karena neoliberalisme, juga akan melumpuhkan wacana-wacana alternatif yang progresif dan internasionalis. Karena itu, diskursus alternatif yang kritis terhadap wacana neoliberalisme di Asia menjadi sebuah keperluan, jika tidak keniscayaan.***

Kepustakaan:

Bourdieau, Pierre. (1998). The essence of neoliberalism. Le Monde Diplomatique. Retrieved from http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu

Crotty, Jim & Dymski, Gary. (1998). “Can the Global Neoliberal Regime Survive Victory in Asia? The Political Economy of Asian Crisis”. International Papers in Political Economy, 5(2), 1-47.

El Fisgon. (2005). Menghadapi Globalisasi: Kiat Gombal Buat Pengusaha Kecil. Serpong: Marjin Kiri.

Fukuyama, Francis. (1992). The End of History and the Last Man. New York, NY: The Free Press

Friedman, Thomas. (2005). The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus, and Giroux.

Hadiz, Vedi R. (2006). Introduction. In Hadiz, Vedi R. (Eds.), Empire and Neoliberalism in Asia (pp. 1-20). Oxon, OX & New York, NY: Routledge.

Hardt, Michael & Negri, Antonio. (2000). Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hart-Landsberg, Martin. (2002). “The Mexican Experience with Neoliberalism: Critical Lessons for Korea and East Asia”. Retrieved from http://iss.gsnu.ac.kr/upfiles/publications/proceedings/martinhartlandsberg.pdf

Mahbubani, Kishore. (2008). The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East. New York, NY: Public Affairs.

Mithchell, Katharyne. (2004). Crossing the Neoliberal Line: Pacific Rim Migration and the Metropolis. Philadelphia, PA: Temple University Press.

Ong, Aihwa. (2006). Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham and London: Duke University Press.

Ong, Aihwa. (2007). “Boundary Crossings: Neoliberalism as a mobile technology”.  Transactions of the Institute of British Geographers, 32(3), 3-8.

Thorsen, Dag Einar. (2009). “The Neoliberal Challenge: What is Neoliberalism?”. Department of Political Science, University of Oslo Working Paper, 1-25.

Interfaith tolerance challenges Indonesian Islam, democracy

Posted on by
Reply
Monday, Feb. 21, 2011
Interfaith tolerance challenges Indonesian Islam, democracy
By IQRA ANUGRAH
Special to The Japan Times

BEPPU, Oita Prefecture — During the heat of the Tunisian and Egyptian revolutions, which successfully toppled the respective autocratic regimes of Zine al-Abidine Ben Ali and Hosni Mubarak, some incidents in Indonesia appear to have dimmed the prospect of democracy on this side of the Islamic world.

In Pandeglang, Banten, the Ahmadiya community was attacked by mobs that caused at least three people to die and others to get injured. In the same week, just a couple of days after the Ahmadiya incident, three churches were destroyed by angry mobs in Temanggung, Central Java.

Ironically, these incidents happened in the middle of World Interfaith Tolerance Week. The rise of Islamism in the world’s biggest Muslim democracy reminds us of the warning from Farag Fouda, a prominent Egyptian progressive intellectual: Will the Islamic world pursue the path of enlightenment, or follow the path of orthodoxy and fundamentalism?

The responses to this issue of violation of religious freedom, sympathy and solidarity from people from all walks of life have been tremendous. In various online platforms, most notably Facebook and Twitter, intellectuals, public figures and laymen have expressed their solidarity toward their Ahmadi and Christian fellows.

This spirit has also moved a number of concerned citizens to immediately stage some demonstrations at Jakarta locations, including in front of the Presidential Palace. All of these street actions are driven mostly by the online activism of the middle class.

Unfortunately, the mindset of “blaming the victim” is still prevalent among a large part of the population, including public officials. It is not uncommon to hear some pejorative comments directed toward the Ahmadiya community, despite the discrimination and injustice that they have endured for a long time.

Fatwas or religious verdicts declaring Ahmadiya teachings as heretical were first issued by MUI or Indonesia’s Council of Religious Clerics in 1980. Recently Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, who comes from the Islamist Party (PPP) also supported the banning of Ahmadiya teachings and practices.

Because of these fatwas, regulations and even statements from religious and state authorities, vigilantism conducted by the Islamic fundamentalist groups and other political thugs seem to find support.

In democratic polity, citizens’ participation is one of the most fundamental elements in the decision-making process. Nevertheless, democracy should not be understood merely as the will of the majority but also as the aspiration of minorities, including the Ahmadiya community. Thus, democracy should also be realized as the protection of minority rights, since majoritarianism alone will lead to the tyranny of majority. As a consequence, tolerance is inherently important in building a healthy democracy.

To make democracy flourish, it needs to be protected from anti-democratic and intolerant forces, because freedom cannot protect itself.

Sadly, these anti-democratic groups and associations are often protected by some particular political elites or public officials, politically or financially, for shortsighted, pragmatist interests, such as to garner more votes in elections — a proof of historical remains from the authoritarian era.

These violent acts toward Ahmadiya are not the first. They add to the long list of violent acts committed by state and society in Indonesia. It is not surprising that some observers on Indonesian politics, such as Henk Schulte-Nordholt (2002), argued that this is a continuation of the genealogy of violence in Indonesia.

Moreover, it is an indisputable fact that Ahmadis, Christians and other minorities are part and parcel of Indonesian society. They have been a part of Indonesia’s social fabric even before the state came into existence officially.

In fact, these minorities have contributed a lot in the process of nation building. Regardless of different interpretations of these incidents and allegations about who is the true mastermind, to respect and protect their rights to live and freely exercise their religious beliefs are the duty and obligation of the state and society. It is true that these minorities, particularly the Ahmadis, have doctrines significantly different from mainstream Islam, but that does not validate any hostilities and even killings toward them.

What we need rather is constructive theological debates and dialogues in the framework of tolerance and appreciation toward diversity, as stipulated in Islam and other religions.

As next step to addressing the current problems of lack of religious freedom and tolerance in Indonesia, several steps should be considered:

First, the state should not be absent in defending religious freedom and minority rights as enshrined in the Indonesian Constitution and Pancasila, the philosophical foundation of Indonesian state. Attacks and killings in the Ahmadiya community in Banten and churches in Central Java are another example of state failures to protect its citizens.

Second, there is a need for “securitization” of this issue. Various proofs and analyses have led to the conclusion that these incidents, considering numerous factors, are possibly orchestrated for short-term political and economic interests. Therefore, it is important to bring this case into the proper legal process.

Third, Indonesian Muslims and the Islamic world in general need to do theological and historical reflection in response to Ahmadiya and other “post-Islam” religions, such as Bahafi and indigenous religions. It is necessary to have greater understanding and tolerance despite the differing views, even if such view is considered as heretic.

Last, democracy should be translated not only as electoralism but also as protection for civil and political rights. This case basically is a litmus test for the prospect of democracy, freedom and justice in the Islamic world

Iqra Anugrah, a master’s candidate at the Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, is active in various Islamic and student groups (twitter: @libloc). © 2011 Project Syndicate (www.project-syndicate.org)

Exclusive Interview with Prof. Jiro Mizuno

Posted on by
2

Exclusive Interview with Prof. Jiro Mizuno

by Iqra Anugrah*


Professor Jiro Mizuno is a Visiting Professor at Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, teaches the UN peacekeeping and humanitarian operations and international legal practice, and Japan’s modern diplomacy and politics courses. He served the UN in New York and Geneva headquarters and at missions covering Palestine, Iran, Iraq, and Kosovo. He has been fellow and visiting scholar at Harvard University, Boston, a student of Professor Edwin O. Reischauer, US ambassador to Japan appointed by President Kennedy.

GP: Do you think China’s attitude in handling dispute with Japan over Senkaku Islands is a sign of China’s increasingly assertive foreign policy in the world?

China is in the process of emerging as not only a powerful state, but also a maturing state, especially in terms of its foreign policy. Thus, whether and how China can afford this evolution process is a big question. It may take time for China to transform herself into globally acceptable member of international community in much sense. Countries at the active developing phase, like current China, tend to seek interest in more expansion orientation over political and economic opportunity and influence, resources, and territory, but the question is how fast China can synchronize all of these elements in its internationally acknowledged approach. Japan’s modernization experience since the 19th century can be possibly a good lesson for China.

GP: Some critiques, particularly in Japanese domestic politics, claim that Japan’s decision to release Chinese boat captain reflects Japan’s weak diplomacy. Do you agree with that?

Japan’s release of the Chinese captain reflects the confusion in the Japanese government’s external relations approach. If they decided to apply the judicial procedure for this case, they should have done so towards the conclusion. Otherwise, the case should have been handled diplomatically, in a clear and convincing manner. The approach should not have been misinterpreted and left any space for argument, vis-à-vis China and any neighboring and possibly concerned countries. In this kind of case, an argument to divide the domestic judicial procedure and the national diplomacy, insisting that the local judicial authority’s handling is one separated process and the central government’s diplomatic handling afterwards is another, can not stand. It is up to diplomacy to decide how to handle it from the very beginning onward.

GP: How will Japan and Southeast Asian countries respond towards increasing Chinese trade and military activities in the region?

They have to press and convince the Chinese to be open and transparent regarding their foreign policy target and the military build-up. Japan and the Southeast Asian states, plus all relevant countries, can coordinate and collaborate on the common grounds of principle and approach, thus lead the international opinion, and bring the issues to be at a globally acceptable level. Economic activities should be conducted on satisfactory bilateral and multilateral standard in compliance with the international standard and regulations.

GP: Do you think that China started to move away from pragmatist and non-confrontational foreign policy to a more assertive one? Or is it simply a natural process as a rising global power?

I am not sure about the Chinese foreign policy was non-confrontational, since China has fought against neighboring states for the territorial purposes. On the other hand, China has always been pragmatic, calculating the way to seek its interest based on their capability and increased capacity. The question is how their pragmatism can affect its policy set-up thus properly function in the harmony with other countries which pursue the similar pragmatic approach and outcome.

GP: Lastly, with increasing tensions among countries in East Asia, what is your prediction of Asia’s geopolitical situation in the near future?

Human interaction among the Asian states, in cultural and intellectual exchange and business collaboration, has drastically increased and will continue, though those effects are to some extent non-quantifiable. Most of the Asian countries share the same value standard, except a few, and as long as China can not share the same moral value, its influence must be limited. Though the emerging issue of territorial disputes, some confrontational situations with military back up and economic expansion behind will continue and take place, it will not affect the major geopolitical dimension, as the countries in Asia have developed its democratic value, which is further solidifying thus becoming less vulnerable to the influence which is in absence from such a core standard.

Posted on November 26, 2010

http://www.global-politics.co.uk/blog/2010/11/26/exclusive-interview-prof-jiro-mizuno/


Politik Bencana dalam Perspektif Etika

Posted on by
Reply
Politik Bencana dalam Perspektif Etika

Oleh Iqra Anugrah

Serangkaian bencana alam dan musibah kembali terjadi. Mulai dari banjir bandang di Wasior, letusan Gunung Merapi, hingga gempa dan tsunami di Mentawai.

Sejumlah pertanyaan dan kontroversi muncul ketika beberapa pejabat negara melontarkan pernyataan dan tanggapan mereka. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa bencana adalah konsekuensi tinggal di pulau. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di akun Twitter-nya menafsirkan bencana sebagai azab, sembari mengutip ayat-ayat Al Quran.

Tentu saja perilaku dua petinggi negeri ini mendapat kritik masyarakat. Respons mereka terhadap bencana dinilai tidak pantas dan tidak peka terhadap situasi dan kondisi korban bencana yang juga warga Indonesia.

Ada beberapa cara untuk menafsirkan bencana dan kuasa Tuhan di dalamnya. Kita bisa melihat Tuhan yang sedang marah dan menghukum hamba-Nya atau Tuhan yang penuh kasih sayang yang sedang menguji hamba-Nya. Pandangan-pandangan ini kemudian menemukan justifikasi dalam kisah-kisah bencana dalam semua tradisi agama-agama, terutama bagi mereka yang menafsirkan bencana sebagai azab.

Argumen-argumen ini, menurut penulis, hendaknya dipahami secara hati-hati dan tidak berlebihan. Sangatlah tidak bijak apabila kita terjebak dalam dikotomi biner seperti di atas.

Diperlukan empati

Dengan demikian, menafsirkan apa maksud Tuhan di balik bencana menjadi tidak begitu penting. Yang diperlukan adalah empati dan solidaritas sosial dalam ikatan kemanusiaan.

Introspeksi diri perlu dalam konteks keimanan dan tanggung jawab sosial. Baik rakyat biasa maupun pejabat, kita manusia tidak luput dari kesalahan.

Yang menjadi masalah adalah kalau kita tak pernah belajar dari kesalahan, sebagaimana terlihat dalam politik bencana kita yang tecermin dalam respons pemerintah. Sebaliknya respons masyarakat Indonesia, seperti biasa, sangatlah luar biasa. Solidaritas sosial tecermin dengan mengalirnya bantuan dari berbagai lapisan masyarakat.

Tentu kita tidak perlu menafikan kerja keras dari pemerintah. Namun, yang menjadi krusial di sini adalah fakta bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana alam. Oleh karena itu, sistem peringatan bencana dan penanganan pascabencana menjadi krusial dan sudah sepatutnya menjadi perhatian dan agenda utama pemerintah.

Dalam disiplin ilmu politik dan hubungan internasional, bencana alam dikategorikan sebagai ancaman keamanan nontradisional. Paradigma baru ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam melakukan manajemen dan mitigasi bencana, terutama jika kita memperhitungkan efek yang dapat ditimbulkan bencana pada negara-negara tetangga kita, seperti efek asap letusan gunung atau kebakaran hutan.

Di sini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Masyarakat tentu dapat berjalan sendiri, tetapi pemerintah sepatutnya dapat menjadi pelayan dan pengayom warga negara.

Mengedepankan etika

Wasior, Merapi, dan Mentawai, semuanya merupakan momentum bagi kita semua untuk merenungkan dan mengkaji kembali pemahaman dan pengelolaan bencana kita. Di tengah-tengah arus besar solidaritas kemanusiaan, kita kekurangan satu elemen penting yang merupakan dasar bagi setiap tindakan, yaitu etika.

Sikap Ketua DPR dan Menkominfo adalah contoh nyata kurangnya etika dalam pribadi pemimpin dan penyelenggara negara kita. Alih-alih memberikan contoh dan kepemimpinan dalam menyelamatkan korban bencana, para pejabat kita malah berkomentar yang tidak perlu. Hal ini juga merupakan cerminan betapa karut-marutnya pemahaman politik dan keagamaan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi serta kurangnya modal sosial dan tenggang rasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pusatkan ke sosial

Ke depan, segala perdebatan dan diskusi tentang bencana alam hendaknya dipusatkan pada persoalan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat bencana sebagai ancaman dan tantangan nasional, terutama bagi keamanan, persatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia.

Bencana juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk menyegarkan kembali kemanusiaan kita dan menyadarkan bahwa sesungguhnya kemanusiaan melintasi batas-batas suku, agama, ras, kelompok etnis, strata sosial-ekonomi, jender, maupun perbedaan dalam pandangan politik, ekonomi, maupun teologi.

Deretan bencana kali ini hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk meneguhkan kembali iman dan religiositas kita, serta mengejawantahkannya dalam solidaritas dan rekonsiliasi sosial antarsesama warga republik, dalam bingkai kebinekaan dan kedamaian.

Iqra Anugrah Mahasiswa Program Master di Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang

http://epaper.kompas.com/epaper.php?v=1.0

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/04/02560881/politik.bencana.dalam.perspektif.etika