Category Archives: Activism

2011 TOEFL Scholarship Winners’ Voice

Posted on by
Reply

2011年受賞者のみなさんの声

2011年受賞者のみなさんに進学先での様子などについてお聞きしました。
アヌグラ　イクラさん
アヌグラ　イクラさん
米国　オハイオ大学進学
Iqra Anugrah
Ohio University, the United States
Currently I have been working to complete my one-year MA program in Political
Science with a specialization in Comparative Politics at Ohio University, Athens, OH. During my stay here in the US, I have been immersing myself in a variety of activities. I continue participating in student activities and writing for several mass media and online publications, and recently I just attended the 11th Annual International Graduate Student Conference on the Asia-Pacific Region at the University of Hawaii at Manoa, Honolulu, organized by the East-West Center to present my research titled “Political Parties and Religious Local Ordinances in Post-Suharto Indonesia”.

アヌグラ　イクラさん授業の様子
【Presenting about “Political Parties and Religious Local Ordinances” at the 11th Annual
International Graduate Student Conference (IGSC) on the Asia Pacific Region organized
by the East-West Center (EWC) at the University of Hawaii at Manoa (UHM),
Honolulu.(Feb 17-18, 2012).】

Getting the conference certificate
【Getting the conference certificate】

– About the Scholarship Program
The 2011 TOEFL Scholarship Program in Japan has been greatly helpful in supporting
my study here in the US. With the help of the scholarship, along with graduate
assistantship from my university and other forms of financial supports from my
department, I have been able to pursue my graduate study without any worries.- Message to people who are planning to study abroad
Studying abroad is always a good experience. What more important is not learning in
the classrooms, but learning from our own experience immersing and exposing
ourselves in someone else’s cultures and societies. At times, it may be difficult to go
overseas to study, but when there is a will, there is always a way (especially if you can
get generous support from sponsors/institutions like TOEFL for instance).

 

Olof Palme, Sang Revolusioner Reformis

Posted on by
1

Olof Palme, Sang Revolusioner Reformis

http://indoprogress.com/2012/02/15/olof-palme-sang-revolusioner-reformis/

Iqra Anugrah, Kandidat Master ilmu politik di Ohio University, AS

‘Kau yang telah membunuh Palme mungkin tahu kalau kau telah menembak mati seorang merpati perdamaian
Tapi kau tak pernah tahu bahwa pelurumu
Yang menembus dadanya
Justru melepaskan jutaan merpati-merpati perdamaian yang baru
Yang tak pernah bisa kau tumpas’
-Pesan dari seorang pelayat-

JIKALAU kita amati dengan seksama, tampak jelas pada kita betapa tatanan dunia global saat ini dipenuhi oleh ketidakadilan. Kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan antara negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga, represi politik, serta fundamentalisme etno-religius, adalah gambar kasar hasil dari perselingkuhan antara kuasa, kapital, dan kekerasan. Atas nama ideologi ’utopia’ bertajuk kapitalisme neoliberal, dan didukung oleh politik luar negeri yang ekspansionis, ketegangan ini terus berlanjut. Berangkat dari realita ini, ada sebuah pertanyaan besar yang muncul: masih adakah harapan dan bagaimana mewujudkan harapan itu?

Pertanyaan ini mengingatkan saya pada sosok Olof Palme, mantan Perdana Menteri (PM) Swedia. Pada 28 Februari 1986, Palme, seorang sosialis-progresif, demokrat, dan internasionalis, tewas tertembak ketika sedang berjalan-jalan tanpa pengamanan di sebuah jalan di Stockholm. Kematiannya merupakan pukulan berat bagi pergerakan progresif, anti-kolonial, dan internasionalis di seluruh dunia, terutama ketika rejim Reagan dan Thatcher sedang merajalela. Kiprahnya sebagai seorang negarawan dan pemikir progresif yang berhasil melakukan ’bunuh diri kelas,’ mengingatkan kita bahwa perlawanan adalah keniscayaan yang tidak perlu berhenti di satu titik. Dalam rangka memperingati hari jadi Olof Palme yang ke-85, yang jatuh pada hari kelahirannya pada 30 Januari 1927, artikel ini akan membahas kontribusi dan dedikasi Palme pada gerakan progresif global.

Sekilas tentang Palme

Olof Palme dilahirkan dari keluarga borjuis-konservatif di Swedia. Meskipun tumbuh sebagai remaja yang kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS), Palme besar sebagai anak muda yang sangat ‘pro-Barat.’ Namun demikian, justru studinya di AS lah yang meneguhkan komitmen Palme untuk menjadi seorang sosialis. Dia berhasil meraih beasiswa untuk belajar ilmu politik di Kenyon College di Ohio, mendapat gelar sarjana dalam waktu kurang dari setahun dari 1947-1948.

Di Kenyon, Palme bersentuhan dengan literatur-literatur kiri progresif dan memutuskan untuk mendalaminya. Selain belajar filsafat politik, ia juga membentuk klub studi dan debat sosialis. Penghayatannya tentang filsafat politik mengantarnya untuk bersentuhan dengan karya-karya Friedrich Hayek, seorang pemikir libertarian-kanan. Persentuhan akademis itu mendorongnya untuk menulis sebuah kritik dalam bentuk esai terhadap pemikiran Hayek yang berjudul Tinjauan Kritis terhadap Ide-ide Friedrich August von Hayek. Menurut Palme, kritiknya terhadap Hayek merupakan salah satu alasan utama kenapa dia menjadi seorang sosialis.

Selepas lulus dari Kenyon, dalam perjalanan pulang menuju Swedia, Palme memutuskan untuk berkelana keliling Amerika.  Hanya bermodalkan uang 300 dollar, Palme mendapatkan ‘pendidikan yang sesungguhnya.’ Dalam perjalanannya melintasi 31 negara bagian, ia menjalani hidup pas-pasan dan sederhana dan menyaksikan kemiskinan di Amerika. Palme juga berkesempatan untuk menemui pemimpin United Auto Workers’ Union dan gerakan buruh di AS, Walter Reuther, yang juga adalah seorang ‘Pahlawan’ bagi Palme.

Pulang dari AS, Palme kemudian meneruskan studinya dalam bidang hukum di Universitas Stockholm dan menjadi ketua Persatuan Pelajar Seluruh Swedia. Dalam kapasitasnya sebagai aktivis mahasiswa, ia melakukan kunjungan ke negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara – sebuah pengalaman yang membuka mata dan menyalakan semangat anti-kolonialisme dan internasionalisme dalam dirinya.

Karir Palme dalam politik Swedia semakin berkibar setelah ia direkrut sebagai asisten PM sosialis, Tage Erlander, pada 1953. Setelah maju dalam pertarungan politik di parlemen dan mendapat kesempatan untuk menjadi anggota parlemen dan menteri di berbagai bidang, Palme akhirnya menjadi ketua umum Partai Sosial Demokrat Swedia dan menjadi PM Swedia pada periode 1969-1976 dan 1982-1986. Dalam kapasitasnya sebagai PM itulah, ia melakukan berbagai reformasi domestik dan menyuarakan perubahan pada tingkat internasional sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 1986.

Warisan-warisan Palme

Yang kita patut hargai dan kagumi dari Palme bukan hanya integritas dan kepribadiannya, namun juga sumbangsih riilnya pada pergerakan kiri-progresif dan perjuangannya untuk keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam hal kebijakan publik, Palme berhasil menurunkan tingkat kecelakaan pada sektor transportasi, melawan tendensi elitisme dan kompetisi yang tidak sehat dan mempromosikan egalitarianisme dalam sistem pendidikan, dan memodernisasi dunia komunikasi terutama pertelevisian dan radio di Swedia.

Sumbangan terbesarnya bagi Swedia tentu saja adalah pembelaannya pada kebijakan negara kesejahteraan. Palme mereformasi institusi negara kesejahteraan Swedia menjadi lebih ekstensif dan memperkuat institusi tersebut, sebuah warisan kebijakan yang sangat terasa bahkan sampai sekarang. Tidak hanya itu, Palme juga memperkuat posisi kelas pekerja dengan mempromosikan demokrasi tempat kerja (workingplace democracy) di Swedia.

Palme juga menempati peranan penting dalam politik internasional pada saat itu, apalagi jika kita mempertimbangkan fakta bahwa Swedia hanyalah negara kecil dengan empat juta penduduk. Palme merupakan satu dari sedikit pemimpin negara Barat yang berani mengritik kebijakan luar negeri yang ekspansionis baik dari AS maupun Uni Soviet, dan menunjukkan solidaritas yang luar biasa pada perjuangan anti-kolonialis dan anti-imperialis di negara-negara dunia ketiga.

Pada satu ketika, Palme bahkan ikut turun ke jalan, berdemonstrasi menentang invasi AS ke Vietnam. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Dubes Vietnam Utara untuk Moscow, Nguyen Tho Chanh, dan tanpa berpikir panjang segera memutuskan untuk mengajaknya memegang obor bersama sebagai simbol protes terhadap imperialisme. Tak heran jika fotonya dalam aksi tersebut mendapat liputan besar-besaran dari pers Barat sebagai salah satu simbol terdepan anti-imperialisme.

Secara konsisten, Palme juga selalu mendukung usaha-usaha untuk membangun demokrasi di negara-negara berkembang. Tidak hanya sekedar mengajukan kecaman keras terhadap Chile pasca Allende, Iran di bawah Shah, dan Cekoslovakia paska invasi 1968 oleh Uni Soviet. Palme juga menunjukkan solidaritas dengan perjuangan dunia ketiga, dengan menjalin persahabatan dengan negara-negara yang baru merdeka, seperti Kuba. Dalam sebuah eulogi tentang Palme, Fidel Castro, pemimpin Kuba pada saat itu, memuji visi internasionalis dan anti-kolonialis Palme yang berbasis solidaritas. Tak lupa, Castro juga menulis tentang persahabatan antara Swedia dan Kuba serta kerelaan Palme untuk ‘bertengkar’ dengan pemimpin politik konservatif terkemuka seperti Reagan, demi pembelaanya terhadap dunia ketiga.

Komitmen Palme juga terlihat ketika ia bersedia menampung pengungsi, korban, dan aktivis pro-demokrasi yang harus eksil dari Chile, setelah kudeta jenderal Augusto Pinochet terhadap Allende. Dalam sebuah kesaksian dari seorang eksil Chile di Swedia, Palme bahkan mendatangi para pengungsi Chile secara langsung, tanpa pengawalan dari petugas keamanan; menanyakan bagaimana keadaan mereka dalam bahasa Spanyol, yang kebetulan juga dikuasai oleh Palme.

Ketika Palme kalah dalam pemilu dan harus rela menjadi oposisi di politik Swedia, komitmennya terhadap tatanan dunia yang lebih adil justru tidak pernah redup. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi Independen Pelucutan Senjata dan Urusan Keamanan (ICDSI),  Palme mengritisi kecenderungan militerisme, menunjukkan dalam hasil studinya bahwa anggaran militer yang berlebihan akan mengganggu perkembangan dan memperburuk ekonomi. Dalam sebuah wawancara, Palme juga menyatakan bahwa perlombaan pembangunan senjata (arms race) dan kesenjangan pembangunan antara negara-negara Utara dan Selatan merupakan ancaman bagi perdamaian dunia.

Di saat-saat terakhir hidupnya, Palme juga mengritisi naiknya neoliberalisme sebagai ideologi yang dominan pada saat itu. Tak heran jika Palme dianggap sebagai ‘pengkhianat bagi ‘kelasnya’ – kaum borjuis-konservatif, dan mendapat kritik dan cercaan yang sangat tajam dan keras dari lawan-lawan politiknya.

Dedikasi Palme tentu bukan berangkat dari semangat semata, namun dari pembacaan yang baik atas karya-karya politik kiri-progresif dan refleksi atas keadaan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, sikap dan respon Palme bukanlah sesuatu yang reaksioner, tapi hasil dari studi yang mendalam. Palme juga pembaca Marx yang baik. Dalam kritiknya terhadap kecenderungan represif dan Stalinis di negara-negara yang mengklaim menerapkan komunisme, Palme menjawab, ‘Marx tidak pernah ragu terhadap kebutuhan untuk kebebasan dan hak-hak secara tradisional (dari kacamata pencerahan Barat – red).’[2]

Tak heran jika dunia berkabung ketika kawan kita Palme terpaksa menghembuskan nafas karena tangan seorang pembunuh yang menembaknya, sebuah misteri yang sampai sekarang belum bisa terungkap mengenai apa motif di balik pembunuhan tersebut.

Amanat Politik Palme

Palme adalah sang revolusioner reformis. Ia selalu yakin bahwa politik adalah upaya-upaya transformatif yang membutuhkan peran dan dukungan massa dan menyaratkan perubahan fundamental atas sendi-sendi masyarakat. Ia percaya bahwa politik tidak boleh kehilangan elan radikalnya, karena itu bagaikan mencabut politik dari politik itu sendiri. Tapi ia juga percaya bahwa usaha revolusioner tersebut dapat diwujudkan dalam cara-cara yang relatif damai, gradual, dan demokratis. Inilah sisi reformis Palme. Bagi Palme, keduanya bukan merupakan kontradiksi, namun persyaratan bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan demokratis, dan Palme berhasil melakukan itu.

Sebagai orang dengan latar belakang menengah ke atas yang menjadi seorang sosialis-demokrat, Palme telah berhasil melakukan ‘bunuh diri kelas.’ Tidak hanya ketika ia ‘bereksperimen’ dengan kehidupan yang merana ketika ia masih mahasiswa muda, solidaritas kepada yang lemah dan tertindas dan kesederhanaannya juga ia tunjukkan bahkan ketika ia duduk di pucuk kekuasaan.

Ini juga berkaitan dengan integritas dan keteguhan moral Palme, yang menjadikannya sebagai pemimpin dan teladan yang baik. Seringkali ia terlihat berjalan lenggang tanpa pengamanan, berbaur bersama rakyat, menyapa masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan – tua-muda, perempuan-laki-laki, wartawan dan intelektual, pemimpin politik dunia, bahkan para imigran dan anak-anak. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ia berjalan santai bersama keluarganya tanpa pengamanan apapun di tengah-tengah kota Stockholm. Mungkin inilah kelemahan sekaligus kekuatannya.

Amanat politik Palme sesungguhnya merupakan esensi dari agenda politik progresif, yang entah kenapa terlihat sangat redup di masa sekarang. Di masanya, Palme adalah suara terkemuka dari akal budi dan hati nurani. Ia bukan hanya seorang pemikir, melainkan juga seorang pejuang. Nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kebebasan, yang seakan-akan langka dewasa ini, adalah hal-hal yang diperjuangankan dan diwujudkan oleh Palme. Ketika ekspansionisme dan dominasi politik-ekonomi global menjadi norma, Palme justru mengingatkan kita akan perlunya solidaritas internasional.

Berpulangnya Palme 26 tahun yang lalu, tidak selayaknya melemahkan semangat dan usaha kita sebagai kaum progresif, tapi justru semakin memantapkan perjuangan kita dan membuatnya menjadi makin militan, dengan kritisisme yang canggih dan beradab.

Palme, dalam ketiadaanmu, namamu akan selalu dikenang dalam sejarah, tidak hanya dalam buku teks dan berita maupun para petinggi politik dunia, tapi oleh rakyat kecil, para pekerja, dan siapapun yang mendambakan pembebasan, dari boulevard di Stokcholm hingga jalan-jalan dan gang-gang sempit di Ramallah, Johannesburg, Santiago, Jakarta, dan Praha.***

[1] Pesan dari seorang pelayat di depan prosesi pemakaman Palme, lihat Mosey, C. (1991). Cruel Awakening. New York, NY: St. Martin’s Press.

[2] Interpretasi Palme terhadap Marxisme, lihat Mosey, C. (1991). Cruel Awakening. New York, NY: St. Martin’s Press.

Kepustakaan:

Castro, F. (1988). “An internationalist vision”. In K. Hadjor (Ed.), New Perspectives in North-South Dialogue: Essays in Honour of Olof Palme (pp. 6-9). London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Frederikson, G. (1988). “Olof Palme: a Portrait”. In K. B. Hadjor (Ed.), New Perspectives in North-South Dialogue: Essays in Honour of Olof Palme (pp. 333-343). London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Gauhar, A. & Palme, O. (1980). “Olof Palme”. Third World Quarterly, 2, 633-647.

Hoge, W. (1998, Sep 01). Stockholm Journal; In Years  Since Palme Killing, a Loss of Innocence. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/1998/09/01/world/stockholm-journal-in-years-since-palme-killing-a-loss-of-innocence.html?

Lindenborg, A. (2006, Feb 28). Detta borde vara vårt arv. Aftonbladet Kultur. Retrieved from http://www.aftonbladet.se/kultur/article10770413.ab

Mosey, C. (1991). Cruel Awakening. New York, NY: St. Martin’s Press.

Palme, O. et al. (1982). Military Spending: The Economic and Social Consequences. London: The Independent Commission on Disarmament and Security Issues & Pan Books Ltd.

Remembering Olof: Personal encounters and recollections. Retrieved from http://www.nnn.se/n-model/palme/palme.htm

 

 

Speaker: ‘Yes’ on Issue 2 will do more harm than good

Posted on by
Reply

 

 

Taken from: http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2011/10/weareohio.jpg

Speaker: ‘Yes’ on Issue 2 will do more harm than good

Publication Date: September 28, 2011 – 9:49pm
Updated: September 28, 2011 – 10:10pm
News

With the future of unionization resting on the shoulders of Issue 2, about 40 residents and students got a chance to hear how attempts to destroy unionization could potentially destroy the middle class yesterday.

Ron Luce, executive director of the Athens County Historical Society, gave a presentation at Ohio University’s Alden Library discussing the correlation between the history of mine unions in Athens County and the legislation that could splinter modern unions.

“We are headed to a very dangerous place if we don’t stand up to these corporations,” said Luce, in regards to questions about Senate Bill 5’s effects on Ohio unions.

Luce’s presentation largely focused on the unionization of coal miners in Southeast Ohio, which began around 1865, he said, with the conclusion of the Civil War and just 40 years after coal production began in Athens County.

The dirty work faced by the miner “wage slaves” had to be accepted until the growth of these organizations began. Large coal companies forced miners into inhumane conditions that were met with the power of labor unions.

If Issue 2 were to pass in November, Luce made very clear the possibility of this situation reoccurring.

“I learned a lot about the history of politics in the labor movement in this area,” said Iqra Anugrah, a graduate student studying political science. “History’s effects on future legislation will definitely affect us as citizens and students.”

The half-dozen almost-abandoned mining towns throughout the area are all that remains of the coal companies’ legacies, Luce said. Mining corporations today are moving back to the slave-wage mentality, cutting wages and benefits of workers while obtaining growing profits.

“We need to learn from the past about what is going on now,” Luce said.

After listening to Luce’s presentation, Lane Robbins, a graduate student studying journalism, said the “do more with less” mentality of corporate businesses toward unions is an “attack” on workers and their rights.

The anti-collective bargaining aspects of SB 5 will lead to the destruction of unions nationwide, Luce said, and allowing it to remain will keep the big corporations’ costs low at the price of mine workers’ occupations, safety and lives.

Interview with APU Graduate, Iqra Anugrah

Posted on by
Reply
Interview with APU graduate, Iqra Anugrah

Interview with APU graduate, Iqra Anugrah

No.23
2011/12/26 Update

We had the pleasure of speaking with GSAM graduate Iqra Anugrah (Fall ’11) from Indonesia about his time at APU and where he hopes his experiences here will lead him.

As many international students would attest, the strong friendships formed with other international and Japanese students and shared memories seem to be predominant themes when former students look back at their time spent on the APU campus. These were some of the first things that Iqra mentioned when we asked him to recount some of the memories that he continues to reflect on and be buoyed by even now that he has left Beppu. He elaborated by saying that, “Any encounter with friends and people from a variety of backgrounds during my time at APU is another thing that I really like from my APU life.”

Iqra went on to say that it was this campus, with a student body from varied backgrounds, which he believes will help him when examining future career options. “Appreciation and understanding of societies in the developing world, probably the most precious thing that I got from my APU experience, will definitely help my future career in the world of academia, intellectualism, activism, and politics.” He also added that he feels that APU “transformed me into a global citizen who really understands what multiculturalism is.”

Upon graduating from APU, Iqra is confronted with the exciting decisions of a recent graduate which could include possibly going on to a PhD program, seeking work with an NGO, or working with the Foreign Service in his home country. His ultimate aims include becoming a university professor and a prominent intellectual in the area of political science while maintaining his devotion to activism and research.

When asked to give a message to current APU students, Iqra responded in the form of a true APU graduate by saying, “Try to see beyond your daily life and classroom experiences. Dare to think using your own wisdom and try new experiences. Try to find a balance – work hard, but play even harder. Eventually you will realize that you’re part of something much bigger than yourself, and it DOES feel good to make a difference in our world.”

Iqra led a very active student life at APU, participated in overseas conferences and was a regular contributor to the APU Times. We wish him all the very best and look forward to his future achievements.

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

Posted on by
1

Mahasiswa Indonesia di Amerika Unjuk Rasa atas Kematian Sondang

*Yusran Darmawan

Puluhan mahasiswa Indonesia di Ohia Amerika Serikat, Selasa (13/12/2011) waktu setempat, berunjuk rasa soal kematian Sondang yang tewas dalam aksi bakar dir.

Unjuk rasa atas tewasnya Sondang Hutagalung akibat aksi bakar diri tidak hanya berlangsung di Indonesia, tetapi juga dilakukan di Amerika Serikat (AS). Selasa (13/12/2011) waktu setempat, puluhan mahasiswa Indonesia berunjuk rasa di Athens, Ohio, AS, untuk menyatakan solidaritas atas tewasnya Sondang.

Yusran Darmawan, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat, melaporkan, dalam unjuk rasa itu mahasiswa membentangkan poster dan menyanyikan lagu perjuangan di depan gerbang utama kampus Ohio University (OU). Mereka dikoordinasi oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (Permias) Athens yang dipimpin Yazid Sururi.

Menurut Yusran, aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Indonesia, tetapi juga beberapa mahasiswa internasional. Beberapa mahasiswa Amerika yang sebelumnya tergabung dalam gerakan Occupy Ohio, yang merupakan rentetan aksi Occupy Wall Street dan kemudian menyebar ke seluruh AS dan dunia internasional, ikut bergabung dengan aksi ini.

Aksi ini juga diikuti dengan pembagian selebaran yang berisikan apa yang terjadi di Indonesia, serta pernyataan sikap agar Pemerintah Indonesia memerhatikan aspirasi gerakan sosial dan mencermati harapan banyak elemen masyarakat yang tidak tersalurkan.

Menurut Presiden Permias Athens Yazid Sururi, aksi ini adalah pernyataan solidaritas bersama. “Kami tidak hendak mempersoalkan metode yang dipilih Sondang, sebagaimana yang dipermasalahkan banyak pihak di Tanah Air. Kami melihat substansi yang dikemukakan bahwa terdapat sejumlah agenda mendesak di bidang hak asasi manusia dan keadilan yang seharusnya direspons dengan cepat,” kata Yazid seperti dilaporkan Yusran.

Ia menuturkan, aksi ditempuh setelah mengadakan diskusi secara intens sebelumnya selama beberapa kali dengan beberapa mahasiswa Indonesia dan mahasiswa internasional yang memiliki perhatian yang sama atas penegakan hak asasi manusia serta hasrat yang sama terhadap keadilan dan kesetaraan.

Menurut Yazid, aksi Sondang ini sempat menghebohkan beberapa elemen gerakan sosial di Amerika, khususnya di kota kecil Athens. Terlebih lagi, aksi tersebut dimuat dalam beberapa media besar, antara lain The Washington Post. Beberapa mahasiswa internasional lalu menganalisis kejadian itu dan membandingkannya dengan aksi bakar diri yang dilakukan seorang pemuda di Tunisia.

Megan Snow (25), warga Amerika yang tengah belajar di Program Pascasarjana bidang South East Asian Studies, juga mengikuti aksi ini sejak awal. “Saya selalu sedih setiap kali mendengar berita tentang pemuda yang bakar diri. Bagi saya, persoalan yang mendesak adalah mengungkap apa alasan yang menjadi motif aksi tersebut,” katanya saat membentangkan spanduk bertuliskan “No More Victim”.

Aksi ini sempat menghebohkan Court Street, tempat dilangsungkannya aksi ini. Namun, aksi itu tidak sampai memacetkan arus lalu lintas sebab tujuannya hanyalah untuk menyampaikan informasi bahwa seorang pemuda Indonesia tewas karena bakar diri demi perubahan sosial.

Beberapa pengguna jalan yang tertarik langsung singgah untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi. Sementara itu, sebagian lainnya tetap melintas setelah sebelumnya membaca selebaran yang dibagikan. Beberapa pengemudi kendaraan bermotor juga langsung membunyikan klakson sebagai pertanda dukungan. Ada pula yang singgah dan meneriakkan dukungan.

Senada dengan itu, Lizzy (23), mahasiswa Political Science, juga merasa simpati atas aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia tersebut. Awalnya, Lizzy hanya melintas. Namun saat melihat aksi itu, ia langsung bergabung sebab memiliki keterikatan batin dengan Indonesia. “Saya belum pernah ke Indonesia. Tapi beberapa sahabat saya ada di sana. Saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa besar, sepanjang aspirasi pemudanya bisa didengarkan. Ini yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia di masa depan.”

Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/12/14/23065228/Mahasiswa.Indonesia.di.Amerika.Unjuk.Rasa.atas.Kematian.Sondang

Bencana, Jepang, dan Kita

Posted on by
Reply

Bencana, Jepang, dan Kita

OLEH INDOPROGRESS ⋅ MARET 24, 2011 ⋅ TINGGALKAN KOMENTAR

Iqra Anugrah

Iqra Anugrah
Iqra Anugrah, Kandidat Master di Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University. Tinggal di Jepang Selatan. 

http://indoprogress.com/2011/03/24/bencana-jepang-dan-kita/

HARI JUMAT,  11 Maret 2011, tak ubahnya seperti hari biasa. Selepas menunaikan ibadah shalat Jumat, saya dan beberapa teman melanjutkan hari dengan makan siang. Saya kemudian pergi ke kampus, untuk segera dikejutkan dengan serentetan berita dan pemberitahuan dari teman-teman mengenai gempa dan tsunami di daerah Tohoku, di Utara Jepang.

“Ada gempa dan tsunami di Miyagi, Sendai, dan sekitarnya”

“Yang benar?”

“Ya! Coba cek internet”

Melalui koneksi internet dari telepon seluler, kami menyaksikan bencana dari kejauhan yang kurang lebih berkisar antara 1000-1500 km. Tak ada yang menyangka bahwa Beppu, kota kecil di ujung Selatan Jepang yang terletak di pulau Kyushu bisa menjadi salah satu tempat teraman dan tertenang di satu Jepang.

Dampak bencana itu begitu dahsyat. Gempa dengan kekuatan 8,9 magnitude itu menggoncang Jepang. Tidak hanya itu, tsunami juga melalap dan meratakan apapun yang dilewatinya, mulai dari daerah pemukiman, gedung-gedung, hingga fasilitas umum. Dalam selang waktu yang tidak begitu lama, ada banyak kekhawatiran mengenai kerusakan dan kebocoran instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fukushima.

Menanggapi rangkaian bencana ini, respon dari masyarakat Jepang dan komunitas internasional pada umumnya begitu luar biasa. Begitu derasnya ekspresi solidaritas, keprihatinan, dan simpati dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Jepang, dari segenap elemen masyarakat. Kami yang kebetulan tidak terkena dampak bencana dan baik-baik saja, juga memutuskan untuk membuat posko dan mengunpulkan donasi seadanya untuk kemudian dikirimkan ke pihak berwenang seperti kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) dan Japanese Red Cross Society.

Menanggapi Bencana

Di tengah-tengah pemberitaan media luar dan tanah air yang tidak berimbang dan berlebihan mengenai mitigasi dan penanganan bencana di Jepang, ada arus energi positif yang begitu besar. Melampaui sekat-sekat primordialitas, afiliasi politik, etnisitas dan kewarganegaraan, dan kepentingan-kepentingan jangka pendek, pemerintah dan warga Jepang serta berbagai komunitas warga asing di Jepang, saling bahu-membahu membantu para korban. Gelombang solidaritas yang begitu besar terus berkembang, baik di dalam maupun luar Jepang, offline maupun online, menyebarkan doa, harapan dan semangat. Ada satu fakta yang sangat dicamkan oleh orang-orang Jepang, bahwasanya mereka hidup berdampingan dengan bencana, dan karenanya diperlukan penanganan yang tepat.

Selain didukung oleh “resep klasik” infrastruktur, kebijakan, dan penguasaan sains dan teknologi yang baik, mitigasi dan manajemen bencana di Jepang tidak lepas dari kuatnya dan bangkitnya nilai-nilai solidaritas sosial a la Jepang, yang kurang lebih dapat diintisarikan dalam tiga prinsip, yaitu solidaritas, altruisme, dan ganbaru, sebuah istilah khas Jepang, yang agak susah untuk dicarikan padanannya dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, namun dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “semangat berjuang”. Kita mengenal Magna Charta dan Habeas Corpus sebagai dokumen penting di peradaban Barat. Dalam konteks Jepang, dokumen yang menjadi landasan politik kewargaan dan solidaritas sosial Jepang, menurut Nitobe Inazo, salah seorang diplomat dan pemikir kenamaan Jepang, adalah Bushido.

Cerita-cerita heroik dan mengharukan tentang segerombolan anak yang membagikan makanan dan permen bagi para pengungsi dan warga yang memerlukan, para kepala desa yang terpaksa harus meregang nyawa demi menyelematkan warganya, hingga kerelaan orang-orang untuk tetap mengantri demi mendapatkan makanan dan berbagai bantuan serta fasilitas lainnya, menunjukkan bagaimana etika Bushido tetap hidup sebagai pedoman politik kewargaan, untuk bersama bangkit, maju bersama komunitas dengan kaki dan usaha sendiri. Tidak heran jika kemudian PM Naoto Kan sudah mendeklarasikan kebijakan “New Deal” atau percepatan perkembangan ekonomi melalui rekonstruksi pasca bencana. Tentu nilai-nilai Jepang bukanlah yang paling sempurna, begitu banyak kritisisme yang dapat ditujukan kepada kondisi Jepang kontemporer, mulai dari tafsir apologetik akan sejarah kelam militerismenya, kurangnya progresivitas politik, hingga lesunya ekonomi. Namun demikian, begitu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari Jepang, terutama sekali dalam masa berkabung dan keprihatinan pasca bencana, yang merupakan momentum bagi Jepang untuk merefleksikan diri demi merajut masa depan.

Momen Kontemplasi

Politik kewargaan Jepang yang didasarkan atas solidaritas, altruisme, dan kepercayaan publik terhadap sesama anggota komunitas seakan-akan menegur kita. Ada sebuah ancaman besar yang hidup bersama mereka, dan Jepang berhasil menjadikan ancaman itu sebuah pedoman bagi kehidupan publik, yang diterjemahkan di berbagai lini mulai dari pendidikan, sains dan teknologi, kebijakan, infrastruktur, dan lain-lain. Tidak ada liputan-liputan televisi yang berlebih-lebihan dan mendayu-dayu, diiringi dengan lagu-lagu sedih, ataupun pendapat-pendapat yang berisi dogma-dogma, takhayul-takhayul, maupun penafsiran-penafsiran yang sepihak dan tidak perlu.

Hal ini begitu kontras dengan kita, yang masih berkutat dan terjerembab di lubang yang sama, mulai dari isu kebebasan beragama, hiruk-pikuk media, kesenjangan sosial, hingga keamanan. Indonesia 2011 tidak kalah mirip dengan Jepang di era 1920-an, ketika militerisme dan fundamentalisme menguasai diskursus publik.

Tak sedikit dari kita yang masih berani untuk “bermain Tuhan,” mengaitkan-ngaitkan bencana sebagai bentuk karma dengan masa lalu dan “kemaksiatan” Jepang. Tak sedikit yang menganggap bencana ini adalah “hasil konspirasi Amerika,” meskipun jumlah korban semakin meningkat tiap harinya. Seakan-akan ingin turut menambah keruh persoalan, Gubernur Tokyo, Ishihara Shintaro, seorang politisi sayap kanan, juga menganggap bahwa tsunami kali ini adalah “divine punishment” hukuman dari langit untuk menghapus dosa-dosa dan egoisme bangsa Jepang. Ingin rasanya saya mengelus dada dan menghela napas, seraya menangadahkan muka ke langit dan berkata “Tuhan, kapan kita bebas dari kebencian?”

Membangkitkan kembali politik kewargaan

Deretan bencana di Jepang menyadarkan peran kita sebagai anggota komunitas. Lebih penting lagi, solidaritas dan modal sosial yang kembali hidup dan bangkit pasca bencana menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi politik kewargaan yang berdasarkan pada nilai kebersamaan, kesetaraan, dan kepercayaan.

Dalam konteks Jepang, perubahan sosial-politik pasca bencana akan sangat menarik untuk di lihat. Di parlemen dan eksekutif, Partai Demokrat Jepang atau DPJ mendapat pelajaran yang berharga sebagai pemain baru di politik Jepang sekaligus momentum untuk menunjukkan kredibilitas dan komptensinya. Dalam tataran yang lebih luas, ini membuka peluang bagi gerakan-gerakan progresif di Jepang untuk menguatkan posisi tawar warga negara dalam menantang institusionalisasi, kemapananan, dan rigiditas diskursus politik Jepang dan mengedepankan agenda-agenda perubahan.

Bagi kita, ini adalah sebuah pesan untuk bertindak nyata sebagai concerned citizens of the world, untuk bangkit dari kursi empuk, meninggalkan kamar ber-AC, dan cuti sejenak dari kegiatan online kita untuk meningkatkan modal sosial dan menyegarkan kembali politik kewargaan, khususnya di tanah air. Di saat kecemasan melanda, di saat itulah harapan dan aksi nyata justru akan tumbuh, yang semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu melintasi dan tidak memiliki batas.***

Kepustakaan:

Buruma, Ian. (2011, March 19). Japan’s Shattered Mirror. Wall Street Journal. Retrieved from http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703818204576206550636826640.html

Kyodo News. (2011, March 14). Restoration after quake disaster could create ‘New Deal’ demand: Kan. The Japan Times. Retrieved from http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110314x2.html

Kyodo News. (2011, March 15). Ishihara apologizes for ‘divine punishment’  remark. The Japan Times. Retrieved from http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110315x7.html

Nitobe, Inazo. (1969). Bushido, the Soul of Japan. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company.

Radicalization from Below: The Case of Religious Bylaws

Posted on by
Reply

Memories of numerous bombing attacks in big cities and churches as well as the dramatic terrorist captures by the police may give an image of contemporary battles against Islamic radicalism in newly-democratized Indonesia. But think about this: rather than blowing-up buildings, some Islamist groups attempt to push the agenda of Sharia implementation through non-violent, formal and even electoral political processes.

In the euphoria of Post-Suharto reform, the blooming of religious bylaws has spread throughout the archipelago. Immature decentralization, completed with economic gap between central and local governments, has provided rooms for radical agenda to mushroom. One manifestation of this agenda is to implement strict interpretation of Islamic norms and values into local ordinances. Some examples of these bylaws are, but not limited to, Islamic dress code for students and government officials at schools and offices on certain days, raids on women alleged for prostitution and other moral misconducts at night and ban on alcohols, clubs and other entertainment activities.

In some places such as Bulukumba in Sulawesi and Bogor in West Java, some Islamic fundamentalist groups such as the Preparatory Committee for the Implementation of Islamic Sharia (KPPSI) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) even go further, publicly claim and preach the importance of Sharia as a panacea for all societal problems and gain support from some elements, both from local communities as well as from the government, proven by the attendance of some government officials in their forums.

There have been many reports, news, and research in regards to this phenomenon. However, one question remains unanswered: Where do political parties fit within this discourse? The role of political parties in local parliaments is still an unfilled gap in the context of the so-called Shariatization from below. Some experts, such as Assyaukanie (2007), pointed out some indications that these bylaws are supported not only by Islamic political parties but also by their Secular Nationalist counterparts as well.

Another interesting feature of the relationship between political parties and religious bylaws is the difference of stances between central or national leadership of parties and its local and regional branches. While at the national level both primary leaders of Islamic and Secular parties have expressed their objections and doubts over religious bylaws, the local dynamics are apparently much more fluid and unpredictable.

Civil society groups, NGOs, and other keen observers of politics and Islam in Indonesia criticize political parties’ support for religious bylaws as a mere political tool to obtain votes. From their perspective, the move to support religious bylaws is driven by short-sighted pragmatism and populist reaction towards the “failure” of secular administration, reflected in rising poverty, declining morality, and many other problems.

Eventually the time will come for Indonesia to face her own dilemma of democracy: how she should response to the emergence of illiberal forces in proudly-proclaimed land of pluralism and tolerance. Terrorism and hardline religious extremism may be easier to handle, but the curious case of bottom-up radicalization in the form of demand for religious bylaws definitely needs to be solved differently.

Posted on July 22, 2010

Iqra Anugrah is a third year student in College of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, majoring in political science and international relations. He is a member of the Advisory Board for Strategic Studies Committee for Indonesian Students’ Association in Japan (PPI Jepang). The views expressed here are his own and do not necessarily represent the views of the PPI Jepang.

http://www.global-politics.co.uk/blog/2010/07/22/radicalization-below/

Demokrasi tanpa Demokrat

Posted on by
Reply

DEMOKRASI TANPA DEMOKRAT
Iqra Anugrah
MAHASISWA DI COLLEGE OF ASIA-PACIFIC STUDIES, RITSUMEIKAN ASIA-PACIFIC UNIVERSITY

Masa depan demokrasi di Indonesia sedang berada dalam fase yang amat genting. Beberapa tahun yang lalu kita kehilangan Cak Nur, dan belum lama ini kita kehilangan Gus Dur. Ketiadaan dua figur yang selalu berkomitmen dan membela demokrasi serta nilai-nilai demokratik itu seakan-akan menambah panjang daftar ujian bagi bangsa ini. Berbagai skandal dan permasalahan politik, mulai kasus Bank Century, masalah internal KPK, pengemplangan pajak oleh aktor-aktor bisnis, hingga pembakaran rumah ibadah, seakan-akan menyiratkan masa depan yang suram bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini menyiratkan pertanyaan yang besar bagi kita semua: adakah masa depan demokrasi di Indonesia? Apa yang terjadi ketika sistem demokratik yang kita terapkan sekarang ternyata belum mampu membawa kesejahteraan dan keadilan?

Fenomena ini merupakan bagian dari menjamurnya demokrasi illiberal. Mengutip Fareed Zakaria, demokrasi illiberal merupakan demokrasi tanpa nilai. Demokrasi seakan-akan hanya dipahami sebagai prosedur elektoral saja. Akibatnya, demokrasi hanya diartikan sebagai cara untuk memperoleh legitimasi melalui proses pemilu. Padahal, demokrasi tidak sama dengan pemilu.

Dalam suatu sistem politik yang demokratik, ada satu persyaratan lagi yang menjadi keniscayaan, yaitu semangat konstitusionalisme atau republikanisme. Dalam konteks suatu republik konstitusional, nilai-nilai yang menjadi landasan utama adalah kebebasan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai konsepsi legal-politik seperti supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap kepemilikan pribadi, dan perlindungan minoritas. Demokrasi dan kebebasan konstitusional, menurut Zakaria, adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Menerapkan demokrasi hanya dalam taraf pemilihan umum saja adalah reduksi dari arti demokrasi itu sendiri.

Gejala demokrasi tanpa nilai itulah yang sepertinya sedang menjalar di Indonesia. Berbagai permasalahan politik yang kita hadapi sesungguhnya adalah tantangan dan ujian bagi demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi yang kurang nilai, kebebasan dan keadilan publik senantiasa terancam, dan proses politik menjadi tidak berbeda jauh dari sandiwara atau komedi. Karena itu, tidak aneh apabila sekarang masyarakat dihadapkan pada berbagai fenomena sosial-politik yang unik, dari merebaknya fundamentalisme keagamaan hingga ulah para politikus di gedung parlemen yang mirip dagelan, yang ironis karena justru terjadi di era demokrasi. Politik telah kehilangan maknanya, dari usaha kolektif individual tiap-tiap warga negara untuk mencapai tujuan yang lebih baik menjadi hajatan elektoral tahunan yang tanpa nilai dan sopan santun atau fatsun.

Bagi sebuah bangsa dengan umur demokrasi yang masih “seumur jagung” seperti Indonesia, kejadian ini bisa membawa sebuah krisis demokrasi. Rakyat yang senantiasa dihadapkan pada, dan “diikutsertakan” dalam, drama politik yang tanpa ujung, terutama melalui media, dapat menjadi apatis dan enggan untuk berpartisipasi dalam politik. Tentu saja apatisme ini tidaklah sehat bagi demokrasi, yang memerlukan partisipasi aktif dari warga negaranya.

Menyelamatkan demokrasi
Menemukan jejak demokrasi dalam tradisi politik Indonesia bukanlah suatu hal yang jarang. Adalah Bung Hatta, salah satu dari dwitunggal proklamator kemerdekaan, yang menyadari bahwa demokrasi bukanlah suatu proses pemilihan dan pergantian semata, tapi juga memiliki esensi yang bahkan lebih dalam. Tugas bagi bangsa ini sekarang adalah mengedepankan nilai dan budaya yang menjadi prasyarat bagi tumbuh-kembangnya demokrasi di Indonesia. Kita memerlukan apresiasi terhadap nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan keterbukaan.

Karena itu, dalam level masyarakat, demokrasi tidak cukup jika diartikan hanya sebagai suara mayoritas (majority rule), namun juga perlindungan terhadap minoritas dan lebih penting lagi individual dan perbedaan. Kisah perusakan gereja di beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini haruslah mendapat perhatian yang pantas dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah.

Bagi politikus dan pembuat kebijakan, nilai demokratik sepatutnya juga diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari, baik di luar maupun di dalam parlemen. Sikap pemerintah akhir-akhir ini, baik lembaga eksekutif dan kepresidenan maupun parlemen, sayangnya tidak mencerminkan semangat tersebut. Hiruk-pikuk anggota DPR di Pansus Century maupun posisi reaksioner Presiden menanggapi demonstran yang membawa kerbau adalah satu bukti nyata bagaimana nilai-nilai demokrasi, kemampuan komunikasi publik, dan etika berpolitik masih merupakan hal yang langka di republik ini.

Menanggapi dinamika politik di Indonesia, tugas bangsa ini ke depan adalah menjaga dan memperkuat demokrasi. Seperti kemerdekaan Indonesia, demokrasi adalah manifestasi dari kebebasan atau free will manusia. Dalam konteks kenegaraan, membela demokrasi adalah membela kebebasan dan hak-hak warga negara. Demokrasi haruslah diperjuangkan. Dan untuk memperjuangkan demokrasi, dibutuhkan komitmen terhadap nilai-nilai demokratik sekaligus orang-orang yang bersedia memperjuangkan prinsip tersebut. Demokrasi hanya akan berhasil jika ia ditopang oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme republikan dan politikus-politikus demokratik. Demokrasi tanpa demokrat, seperti yang kita miliki sekarang, hanya akan berujung pada mobokrasi dan lawakan politik yang terinstitusionalisasi.

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/03/06/Opini/krn.20100306.193048.id.html
http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/03/06/INDEX.SHTML
http://bataviase.co.id/node/119828

APU Students win 2010 FCCJ Swadesh DeRoy Scholarship Awards

Posted on by
Reply
APU Students win 2010 FCCJ Swadesh DeRoy Scholarship Awards:
2010/5/5 17:40:12 (1502 reads)
On Friday, April 9, two APU students attended the Foreign Correspondents’ Club of Japan (FCCJ) 2010 Swadesh DeRoy Scholarship Award Gala Dinner and Award Ceremony in Tokyo. Iqra Anugrah (APS 3, Indonesia) won a Distinguished Runner Up prize while HANS Nicholas (APS 4, Indonesia) won an Honorable Mention.


HANS Nicholas (APS 4, Indonesia)

The Swadesh DeRoy Scholarship was created to support university undergraduate and graduate students with an interest in journalism and requires students to submit an essay, video or photo entry based on a common theme. This year’s theme was “NEW MEDIA versus OLD MEDIA: What Japanese youth think about the future of news in newspapers, TV and the internet”.

Winning 50,000yen and 25,000yen book vouchers respectively, essays submitted by Iqra Anugrah and Hans NICHOLAS competed against students from prestigious universities around Japan and the world including Tokyo University, Temple University and The University of Leeds.

Looking back on their success, Hans NICHOLAS and Iqra Anugrah, said, “We were so glad to receive this award from the Foreign Correspondents’ Club of Japan – one of the most respected organisations in Japanese journalism. As the only participants from Kyushu, we were proud to compete against students from around the world and this award confirms our belief that APU has an enormous pool of talent that can make positive contributions to our society. We hope that we can continue to work in this field in the near future”.

These achievements by Iqra Anugrah and Hans NICHOLAS add to a string of recent essay contest achievements by APU students including SUZUKI Tamao’s (APS4, Japan), IKENAGA Sosuke (APM4, Japan) and LEE Hee-Woon (APS4, Korea).

Please click here for more information on the Swadesh DeRoy Scholarship Award


Iqra Anugrah (APS 3, Indonesia)

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend

APU Students Participate in Economic Talk

Posted on by
Reply
APU Students Participate in G4 “Economic Talk” Symposium in Tokyo:
2010/5/6 10:46:47 (1283 reads)

n March 22-27, 2010, three APU international students participated in the Iuventum G4 Economic Talk symposium in Tokyo. APU Students Arisyi Fariza Raz (APM4, Indonesia), Tamarind Puri Khiranti Indra (APM4, Indonesia) and Iqra Anugrah (APS3, Indonesia) participated in the 6 day program and discussed a range of global issues and from the youth perspective with other students from universities in the G4 nations of China, Japan, the USA and Germany.

Dealing with various economic-related topics, such as globalization, regionalism and health issues, the APU students showed their skills in the panel discussion sessions, working alongside other participants from prestigious universities around Japan and abroad such as Tokyo University and Waseda University.

During the conference, the participants also had the opportunity to hear from representatives of the automobile industry including Toyota and Volkswagen who spoke of their efforts to reduce Co2 emissions and the introduction of environmentally friendly technology in response to global warming. At the end of the conference, a joint communiqué was presented by the participants and included policy recommendations for predicted challenges in the year 2020.

Looking back on the talks, Iqra Anugrah (APS3, Indonesia) commented, “The conference was so exciting and I learnt many new things. I particularly enjoyed discussing and exchanging ideas on recent global economic issues with so many students from many of the outstanding universities in Japan.”

Supporters of this event include the G8 Youth Summit Japan, the German-Japanese Youth Society and the United Nations University Institute of Advanced Studies.

Reporter, Student Press Assistant (SPA): Raz Arisyi Fariza (APM3, Indonesia)